— Mantan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, telah resmi bebas setelah menerima amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. 

Menanggapi hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa pihaknya telah menjalankan seluruh proses hukum dengan profesional dan penuh integritas.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa proses hukum yang dijalani Hasto Kristiyanto dari awal hingga vonis telah dilakukan secara maksimal dan terhormat.

"KPK telah melakukan proses hukum dengan sebaikbaiknya, dengan sehormathormatnya," ujar Budi dalam keterangannya, Minggu (3/8/2025).

"Tidak hanya dilakukan sesuai dengan mekanisme dan kaidahkaidah hukum, tapi juga KPK melakukan prosesproses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dengan standar etik KPK."

Budi menjelaskan bahwa proses hukum tersebut telah teruji, baik melalui sidang praperadilan maupun oleh pengawasan internal Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Menurutnya, hal ini membuktikan bahwa seluruh tim KPK telah bekerja sesuai prosedur.

Ia menambahkan, buktibukti yang dikumpulkan oleh penyidik terbukti kuat di persidangan, yang berujung pada vonis 3,5 tahun penjara bagi Hasto.

"Alat bukti yang dikumpulkan oleh temanteman di KPK, dinyatakan terbukti oleh majelis hakim," tegas Budi.

Meski KPK sedang dalam proses mengajukan banding, keputusan amnesti dari Presiden Prabowo mengubah jalannya proses hukum tersebut. 

Kendati demikian, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak memperjelas bahwa status bersalah Hasto Kristiyanto tetap melekat.

"Amnesti yang diberikan hanya dalam bentuk tidak melaksanakan hukuman saja, sehingga orang yang mendapat amnesti dari presiden tetap saja bersalah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi," kata Tanak.

Hasto Kristiyanto dibebaskan dari Rutan KPK pada Jumat (1/8/2025) malam setelah Keppres tentang amnesti diterima. 

Sehari setelahnya, Hasto membuat kejutan dengan hadir di arena Kongres VI PDIP di Bali dan disambut secara emosional oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Budi Prasetyo menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pembebasan Hasto tidak akan menyurutkan semangat pemberantasan korupsi. 

Ia berharap kasus ini dapat menjadi ruang diskusi publik untuk perbaikan sistem hukum di Indonesia.

"Tentu hal ini tidak menjadi hiatus pemberantasan korupsi. KPK masih terus berkomitmen, masih terus semangat," kata Budi.