TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengucurkan dana sebesar Rp 8,1 miliar untuk pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di 2024.

Program TJSL dilakukan di seluruh wilayah operasional. Fokus utamanya adalah program yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Detailnya, pilar lingkungan menyerap dana terbesar, yaitu Rp 4 miliar. Lalu, diikuti oleh pilar sosial sebesar Rp 3,1 miliar dan pilar ekonomi sebesar Rp 943 juta.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan bahwa program TJSL bukan sekadar kewajiban korporasi, tetapi bagian dari strategi pembangunan nasional.

"ASDP memiliki tanggung jawab moral dan strategis untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan lingkungan," kata Heru dalam keterangan tertulis, Minggu (3/8/2025).

"TJSL kami arahkan pada hal-hal yang berdampak langsung, nyata, dan terukur bagi publik,” jelasnya.

Pelaksanaan TJSL ASDP mengikuti kerangka kebijakan TJSL Prioritas BUMN yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN. Ada tiga pilar utama, yakni pendidikan, lingkungan, dan UMK (Usaha Mikro dan Kecil).

Fokus tersebut diarahkan untuk mendukung berbagai agenda strategis nasional seperti pengentasan kemiskinan, penguatan UMKM, pemulihan lingkungan, serta pengembangan desa wisata dan ketahanan pangan.

Pada pilar lingkungan, ASDP disebut menunjukkan kontribusi konkret terhadap pengendalian dampak perubahan iklim.

Sepanjang 2024, ASDP mencatat pengurangan emisi karbon sebesar 123.093 ton CO₂e.

Selain itu, pemulihan ekosistem pesisir melalui program penanaman mangrove dan rehabilitasi terumbu karang di berbagai wilayah kerja.

Perusahaan mengimplementasikan Reverse Vending Machine (RVM) untuk mendukung pengelolaan limbah plastik berbasis partisipasi publik.

Kolaborasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN ini berhasil mengumpulkan 1,72 ton sampah plastik atau sekitar 92.334 botol.

ASDP mencatat upaya ini daapt menyelamatkan 1.458 m⊃2; ruang lingkungan dan menekan emisi karbon hingga 9.000 kilogram.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah kecil yang kami lakukan, termasuk dalam pengelolaan sampah, bisa menjadi bagian dari solusi nasional dalam menghadapi krisis iklim,” ujar Heru.

Pemberdayaan UMKM

ASDP juga mendorong pemberdayaan pelaku usaha kecil melalui program pelatihan dan pendampingan hukum.

Pemberdayaan termasuk penerbitan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) bagi UMKM di wilayah operasional seperti Banyuwangi.

Langkah tersebut dinilai menjadi strategi penting untuk mendorong pelaku UMK naik kelas dan melindungi produknya di pasar global.

Selain itu, ASDP juga mengembangkan kanal pemasaran inovatif melalui Vending Machine UMKM yang mendukung distribusi dan promosi produk mitra binaan secara digital dan terukur.

Program itu sejalan dengan prinsip inklusivitas ekonomi dan mendukung tercapainya SDG 8, 9, dan 17, yakni pekerjaan layak, pembangunan infrastruktur, serta kemitraan untuk pembangunan.

Menurut Heru, keberhasilan program TJSL tidak diukur dari besar anggaran semata, melainkan dari seberapa luas dampak yang dihasilkan.

“Kami percaya bahwa keberhasilan korporasi tidak hanya soal profit, tetapi juga seberapa besar kontribusinya dalam membangun peradaban," ucap Heru.

"TJSL adalah wajah humanis ASDP sebagai BUMN yang hadir untuk rakyat,” tegasnya.