BPS Catat Capaian Pertumbuhan Ekonomi 5,12 persen Fraksi PKB: Harus Diperkuat Sektor Produktif Rakyat

Fahdi Fahlevi/Tribunnews.com

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI merespons capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen (yoy) pada kuartal II tahun 2025, seperti dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS). 

Kinerja ini dinilai sebagai pencapaian penting di tengah ketidakpastian global dan tekanan eksternal yang masih berlangsung.

Penilaian tersebut merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan pertumbuhan tahunan (year-on-year/YoY) pada triwulan kedua tahun ini.

Pertumbuhan ekonomi suatu negara mencerminkan peningkatan nilai produksi barang dan jasa dalam periode tertentu.

Artinya, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa selama periode tertentu. Ini menjadi indikator utama untuk menilai kemajuan dan kesejahteraan suatu negara.

Secara umum, hal ini diukur melalui indikator seperti Produk Domestik Bruto (PDB).

Jika PDB meningkat dari tahun ke tahun, artinya negara mengalami pertumbuhan ekonomi. 

Pertumbuhan ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai kesejahteraan masyarakat, kekuatan industri, serta efektivitas kebijakan pemerintah.

Proses terjadinya pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti investasi, kualitas sumber daya manusia, inovasi teknologi, serta stabilitas politik dan hukum.

Ketika investasi meningkat, kapasitas produksi ikut berkembang. Begitu pula jika kualitas tenaga kerja meningkat, efisiensi dan produktivitas akan lebih optimal. Pemerintah juga berperan besar dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif agar aktivitas ekonomi berjalan lancar.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari FPKB, M. Hanif Dhakiri, mengatakan pertumbuhan ini menunjukkan ketahanan ekonomi nasional, namun perlu dibaca secara cermat dari sisi kualitas dan keberlanjutan. 

"Capaian 5,12 persen tentu menggembirakan, tapi harus dikawal agar tidak semata ditopang stimulus dan konsumsi sesaat. Fondasi ekonominya harus diperkuat, terutama dari sektor-sektor produktif rakyat,” ujar Hanif melalui keterangan tertulis, Kamis (7/8/2025).

Didominasi Konsumsi Rumah Tangga

Hanif menilai struktur pertumbuhan saat ini masih didominasi konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah, sementara investasi swasta jangka panjang dan ekspor berbasis nilai tambah belum pulih optimal. 

Ia mengingatkan jika stimulus melambat atau daya beli tertekan, maka ruang pertumbuhan bisa menyempit pada semester berikutnya.

“Kita butuh arah fiskal dan kebijakan ekonomi yang makin presisi: tidak hanya menjaga permintaan, tapi juga mendorong ekspansi sektor produksi, hilirisasi, serta distribusi investasi ke daerah,” jelas Hanif.

FPKB, kata Hanif, mendukung penuh visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekonomi nasional yang berdaulat, adil, dan berpihak kepada rakyat. 

Komitmen Presiden untuk menjalankan Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi rujukan utama dalam desain fiskal, insentif investasi, dan pengelolaan sumber daya strategis nasional.

“Keadilan ekonomi tidak lahir dari pertumbuhan semata, tapi dari arah kebijakan yang menempatkan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama," ucapnya. 

Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan yang lebih nyata terhadap UMKM, koperasi, sektor pertanian, dan ekonomi digital rakyat. 

Stabilitas harga pangan dan energi juga menjadi elemen vital dalam menjaga daya beli masyarakat serta menciptakan kepercayaan publik terhadap arah ekonomi nasional.

FPKB, menurut Hanif, akan terus mendorong agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terakumulasi dalam angka makro, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas. 

"Pertumbuhan 5 persen hanya berarti jika ia menyentuh yang 40 persen terbawah. Itulah makna pertumbuhan berkeadilan,” katanya.

Sebelumnya, BPS melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen (yoy) pada kuartal II-2025, naik dari 4,87 persen pada kuartal I.

Secara kuartalan, pertumbuhan mencapai 4,04 persen. 

Nilai PDB atas dasar harga berlaku mencapai Rp 5.665,9 triliun, sementara atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp 3.264,5 triliun.

Capaian ini melampaui ekspektasi pasar yang memperkirakan pertumbuhan di kisaran 4,7-4,8 persen.