Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Pramita Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, PONOROGO - Tidak hanya siswa mundur. Guru Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya terpenuhi.

Adalah guru muatan lokal (Bahasa Jawa) dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang belum dimiliki oleh Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Kabupaten Ponorogo.

“Ada dua guru belum terpenuhi. Guru bahasa jawa yang dari awal tidak ada. Dan guru PAI (Pendidikan Agama Islam) yang tidak memenuhi panggilan,” ungkap Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Kabupaten Ponorogo, Devit Tri Candrawati, Kamis (7/8/2025).

Devit menjelaskan bahwa memang sementara ada wali asuh yang kebetulan PAI. Sehingga sementara diperbantukan untuk mengampu PAI.

“Karena ini masih MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah). Jadi sambil laporan sambil menunggu. Yang PAI merangkap dengan pengasuhan,” tanbahnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadindik) Ponorogo Nurhadi Hanuri tidak menampik hal itu. Sehingga Pemkab Ponorogo akan mengusulkan ke Pemerintah pusat tentang belum terpenuhinya tenaga pendidikan.

“Memang katanya kurang bahasa jawa dan PAI (Pendidikan Agama Islam). Tapi untuk PAI diampu wali asuh sambil menunggu ya,” tegasnya.

Secara keseluruhan, jelas dia, kecuali dua guru tersebut telah terpenuhi. Namun perlu ada tambahan lain yang akan diusulkan ke pemerintah pusat.

Contohnya juru masak perlu 2 orang, wali asrama masih perlu tambahan 2 orang dan tenaga kebersihan juga masih memerlukan 3 orang.

Kemudian PAI juga memerlukan 2, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan (PJOK) perlu 2 orang dan Bahasa Jawa memerlukan 1 orang

“Data ini akan kami sounding, kepala sekolah membuat membuat surat mengetahui Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial ke kementerian,” pungkasnya.

Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf juga sempat berbicara tentang pengunduran guru sekolah rakyat saat kunjungan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Kabupaten Ponorogo,

Namun dia mengganti  kata mengundurkan diri dengan yang lain.  Dia lebih suka menyebut para guru sekolah rakyat ada yang tidak memenuhi panggilan

“Sebelum mendaftar kan mereka telah mendatangani kesiapan, tapi saat mereka dipanggil dan lulus, tidak memnuhi panggilan,” tambahnya.

Data yang ada di seluruh Indonesia, dari 1400 guru diterima, yang tidak memenuhi panggilan ada 143 orang.

“Untuk guru itu kan ada cadangan, jadi ya kita ambil dibawahnya sesuai kebutuhan mapel disitu. jadi kita nggak boleh maksa juga,” urainga.

Dia mengaku bahwa 143 guru yang mundur adalah mereka yang sebagian besar diterima di Sekolah Rakyat yang belum beroperasi, yang baru akan beroperasi pada beberapa minggu ke depan. 

“Alasannya ada karena telah diterima PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) di Pemerintah Daerah. Mereka memilih disana ya kita hormati. Ada juga karena merasa jauh lokasinya,” pungkasnya.