SURYA.CO.ID, JOMBANG - Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang, Jawa Timur (Jatim), membeli lahan di sisi selatan Terminal Kargo Tunggorono untuk pembangunan Sekolah Rakyat masih terganjal. 

Hingga pertengahan Agustus 2025, dana pengadaan senilai Rp 8,8 miliar belum bisa dicairkan, sebab proses verifikasi Perubahan APBD (P-APBD) 2025 di Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) belum tuntas.

Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, menjelaskan bahwa Pemprov Jatim sudah memberikan jawaban atas pengajuan verifikasi pada 8 Agustus lalu. Namun, ada beberapa catatan yang harus disesuaikan.

“Rekomendasi dari gubernur sudah kami tindak lanjuti dan kirim kembali. Saat ini tinggal menunggu proses selesai,” ucap Hadi, Jumat (15/8/2025).

Ia menegaskan, selama dokumen P-APBD belum disahkan, pemerintah daerah tidak bisa mengakses anggaran yang telah disetujui. 

“Program yang sudah disiapkan harus menunggu. Begitu verifikasi rampung, pencairan bisa langsung dilakukan,” tambah Hadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jombang, Hari Purnomo, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memulai koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait data lahan yang akan dibeli.

“Kami sudah mengirim surat resmi ke BPN dan masih menunggu balasan. Data yang diminta mencakup luas bidang, kepemilikan dan status hukum lahan,” ungkapnya.

Bahkan, Hari belum dapat memastikan kapan pembelian lahan bisa direalisasikan. 

Menurutnya, seluruh proses tetap bergantung pada pencairan anggaran setelah P-APBD disahkan.

Sebagai informasi, total anggaran untuk proyek Sekolah Rakyat di Jombang mencapai Rp 17,98 miliar. 

Rinciannya, Rp 8,86 miliar untuk pembelian lahan oleh Dinsos Jombang, dan Rp 9,12 miliar untuk pekerjaan pengurukan lahan oleh Dinas PUPR Jombang.