PP Muhammadiyah mendukung Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian baru. Alasannya, penyelenggaraan ibadah haji perlu ditangani secara terpadu.
"Menurut saya positif karena beban penyelenggaraan ibadah haji memerlukan penanganan yang terpadu dan perhatian yang tidak terbagi. Dengan adanya kementerian haji diharapkan penyelenggaraan ibadah haji lebih baik lagi," kata Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad kepada wartawan, Rabu (20/8/2025).
Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, juga mendukung rencana itu. Dia mengatakan BP Haji bisa bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah jika menjadi kementerian.
"Sehingga tidak akan ada saling lempar melempar tanggung jawab dengan pihak Kemenag karena semuanya sudah menjadi tugas dan tanggung jawab penuh dari kementerian haji," ucap Anwar.
Anwar menjelaskan salah satu alasannya mendukung BP Haji menjadi kementerian. Dia mengatakan BP Haji bakal setara dengan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi sehingga memudahkan koordinasi urusan haji dan umrah antara RI dan Saudi.
"Agar pengelolaan keuangan haji tetap dikelola oleh BPKH dan tidak dikelola oleh kementerian haji karena kalau digabung maka akan bisa memecah perhatian kementerian haji sehingga hal demikian akan bisa mengganggu dan merusak kinerja pengelolaan ibadah haji dan umrah," ujar Anwar.
"Hal-hal seperti ini sangat penting untuk mendapat perhatian agar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ke depan tidak lagi mengalami banyak masalah," tambahnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir mengungkap adanya usulan BP Haji dijadikan kementerian khusus mengurusi haji dan umrah. Adies menyebutkan usulan ini ditujukan agar tidak memberatkan Kemenag.
"Ada usulan juga seperti itu (BP Haji jadi Kementerian). Jadi memang agar supaya tidak memberatkan mungkin tugas-tugas dari Kementerian Agama, maka dibentuk khusus Kementerian Haji dan Umrah," kata Adies di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8).
Adies mengakui penyelenggaraan haji dan umrah kerap bermasalah. Alasan ini disebut juga mendasari usulan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah.
"Jadi pemerintah mungkin memandang perlu untuk dibuat kementerian sendiri, yang khusus mengawal, dan juga mengawasi Kementerian Haji dan Umrah, jemaah Indonesia yang memang terbanyak di seluruh dunia," ujarnya.
