Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo secara tegas melarang keberadaan pengatur lalu lintas swadaya atau juru parkir liar yang biasa disebut "Pak Ogah" di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan.
Menurut dia, persoalan arus lalu lintas di wilayah tersebut seharusnya diatasi oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta kepolisian.
“Saya juga sudah menginstruksikan untuk nggak boleh lagi ada Pak Ogah di tengah jalan yang mengatur lalu lintas. Semuanya harus menjadi tanggung jawab kepolisian, Satpol PP, Dinas Perhubungan,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.
Dia menyebut keberadaan Pak Ogah di tengah jalan menjadi salah satu penyebab kemacetan di Jalan TB Simatupang.
Untuk itu, dia menegaskan pihaknya akan mengatur agar ke depannya tak ada lagi Pak Ogah di wilayah tersebut.
Lebih lanjut, Pramono menjelaskan faktor lain yang menyebabkan kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut adalah ruas jalan yang terlalu kecil.
Terlebih, bedeng-bedeng proyek di daerah itu juga turut membuat ruas jalan semakin sempit.
Oleh karena itu, dia mengatakan akan segera menyurati pihak Pemerintah Pusat untuk memperkecil bedeng tersebut.
“Bahkan ada yang eskavatornya ada, kemudian ada alat kecil di sampingnya. Tidak bisa. Dan saya akan menulis surat kepada Pemerintah Pusat yang mengkoordinasikan PSN (Proyek Strategis Nasional) tersebut untuk membantu Jakarta supaya bisa mengurangi kemacetan di TB Simatupang,” ujar Pramono.
Terkait kemacetan di Jalan TB Simatupang, dia juga menyampaikannya dalam rapat bersama jajarannya. Melalui video yang dia unggah melalui akun Instagram resminya, Pramono mengaku telah menjajal sendiri kemacetan di wilayah tersebut.
“Memang kondisi lapangannya sangat sulit, beberapa pekerjaan itu sebenarnya bedengnya bisa dikecilin, kita minta itu untuk dikecilin. Kalau perlu Gubernur tanda tangan, saya tanda tangan,” tegas Pramono.
Bagi dia, tindakan tersebut menunjukkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ikut bertanggung jawab atas kemacetan yang terjadi.
Dia pun mengimbau agar masyarakat menggunakan jalur alternatif untuk mengurai kemacetan.
“Sejak awal diberitahu (ke masyarakat) ‘kalau kamu lewat sini pasti macet’. Kita mengimbau mereka (masyarakat) untuk naik transportasi umum. Itu perlu terus disampaikan,” tutur Pramono.
