BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Harga cabai rawit pernah anjlok hingga Rp 7.000 per kilogram pada 2015. Kondisi itu membuat sebagian petani di Tapin enggan memanen karena biaya panen bisa mencapai Rp 5.000-Rp6.000 per kilogram.

Namun, bagi Junaidi, kondisi tersebut justru menjadi peluang. Dari situlah lahir ide mengolah cabai rawit khas Tapin, Cabai Rawit Hiyung, menjadi produk olahan bernilai jual lebih tinggi.

Sejak 2016, usaha mikro yang dia rintis bersama kelompok ibu-ibu desa kini terus bertahan hingga 2025.

“Awalnya swadaya saja. Kami produksi, kami pasarkan sendiri. Bahkan kemana-mana kami promosikan agar UMKM ini bisa bertahan,” ujar Junaidi, Kamis (21/8/2025).

Seiring berjalannya waktu, omzet UMKM olahan cabai ini terus meningkat. Setiap tahun anggota kelompok yang terlibat juga merasakan manfaat ekonomi.

Meski begitu, kendala tetap ada, terutama di bidang administrasi dan pencatatan keuangan.

“Hampir 75 persen anggota kami pendidikannya hanya tamatan SD. Jadi untuk pembukuan agak sulit. Pendataan sederhana saja, berapa produk masuk, berapa keluar, itu yang kami catat,” jelasnya.

Meski demikian, Junaidi optimistis. Dengan semangat anggota yang tinggi, usaha olahan cabai rawit Hiyung tetap berjalan.

Apalagi, pemerintah pusat kini menggulirkan aplikasi Sapa UMKM sebagai wadah pendataan pelaku usaha mikro.

“Bagus kalau UMKM wajib terdaftar di SAPA, supaya diakui di tingkat nasional. Saat ini masih banyak UMKM di Tapin yang belum tercatat,” ungkapnya.

Bagi Junaidi, bertahan hampir satu dekade bukan hal mudah. Namun berkat kerja sama dan saling pengertian antaranggota, UMKM olahan cabai rawit Hiyung kian dikenal dan menjadi salah satu ikon produk lokal Kabupaten Tapin.

Sementara itu, pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kabupaten Tapin yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) terus bertambah.

"Hingga Juli 2025, tercatat ada sekitar 5.000 UMKM yang sudah terdaftar," ujar Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro pada Dinas Perindustrian Tapin, Lenny Liestiasari, Kamis (21/8/2025).

Masih katanya, data pelaku UMKM hingga Desember 2024 ada 3.957 UMKM Tapin yang sudah memiliki NIB.

"Kemudian update per Januari sampai 30 Juli 2025 bertambah sekitar 1.700. Jadi kalau ditotal, sudah mendekati 5 ribuan UMKM,” ungkap Lenny.

Menurutnya, data UMKM ber-NIB tersebut sangat penting sebagai dasar dalam menyusun program pembinaan maupun pemberdayaan pelaku usaha di Tapin.

Termasuk dalam program bantuan maupun pelatihan yang diarahkan pemerintah daerah.

“Kalau ada bimbingan atau program, dasar kami mengambil peserta adalah UMKM yang sudah ber-NIB. Kalau belum, biasanya kami sarankan untuk membuat NIB, bahkan bisa kami bantu prosesnya lewat Dinas PTSP,” jelasnya.

Terkait rencana integrasi data UMKM dengan aplikasi SAPA UMKM milik Kementerian, Lenny mengatakan pihaknya masih menunggu arahan resmi tertulis dari Pemerintah Provinsi Kalsel.

“Secara tertulis kami masih menunggu. Kalau sudah ada, tentu akan kami tindaklanjuti, termasuk soal sosialisasinya,” tambahnya.

Meski demikian, pihaknya tidak menutup kemungkinan akan melakukan pendekatan langsung ke pelaku usaha untuk mengisi data agar lebih efisien.

“Kalau sosialisasi itu biasanya ada kebutuhan tempat, narasumber, konsumsi, sementara anggaran kita terbatas. 

Jadi bisa saja pendekatannya langsung ke pelaku usaha, yang terdekat-dekat dulu, supaya lebih efektif,” pungkasnya.

(Banjarmasinpost.co.id/ Mukhtar Wahid)