TRIBUNJAKARTA.COM - Politisi PDI Perjuangan, Deddy Sitorus, ikut merespons terkait isu soal tunjangan perumahan anggota DPR yang tengah menuai polemik di masyarakat.
Deddy menilai tunjangan yang diberikan kepada anggota DPR bukan lah pendapatan pribadi.
Namun, salah satu fasilitas yang sudah diatur dalam undang-undang keuangan negara.
"Tunjangan perumahan itu bukan pendapatan anggota dewan, itu adalah biaya yang dipakai misalnya tunjangan bensin, ya beli bensin, tunjangan perumahan ya untuk rumah. Apakah itu hanya (berlaku) di DPR? Ya enggak," katanya seperti dikutip dari Instagramnya yang tayang pada Sabtu (23/8/2025).
Ia menegaskan tunjangan itu juga didapat oleh profesi yang setara dengan anggota dewan, seperti jajaran direksi BUMN, Menteri, Dirjen, Wakapolri hingga Kapolri.
Deddy melanjutkan tunjangan itu telah melalui mekanisme audit dan pengawasan ketat.
"Kalau itu tidak beralasan atau melanggar aturan, itu tidak diizinkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jadi, jangan bentur-benturkan ya," katanya.
Politikus PDI P yang pernah berdebat hingga nyaris jotos dengan Wamenaker, Noel Ebenezer itu pun mencium adanya pihak-pihak yang sengaja 'menggoreng' isu ini.
"Ini pesanan siapa nih? Partai Gajah Mabok atau Fufufafa? Gue enggak ngerti tapi kabarnya Rp 8 miliar dibayarin, diorkestrasi buzzer itu," katanya.
Deddy Sitorus akhirnya buka suara terkait potongan video lama dirinya yang kembali beredar di media sosial.
Cuplikan video itu membuat belakangan dirinya 'kena rujak' netizen.
Dalam video tersebut, Deddy seolah-olah menyebut tak ingin dibandingkan gajinya sebagai anggota DPR dengan rakyat jelata.
Ia mengatakan bahwa narasi yang beredar sangat menyesatkan.
Ada framing yang sengaja dibentuk buzzer terhadap video Deddy di sebuah talkshow televisi lebih dari satu tahun silam itu.
"Di sana video dipotong pernyataan saya seolah-olah jangan samakan DPR dengan rakyat jelata. Dia tidak memasukkan video secara utuh. Host saat itu membandingkan gaji anggota DPR dengan pekerja UMR. Itu kan perbandingan yang tidak setara. Seperti anda membandingkan gaji jenderal dengan prajurit. Itu sesat logika," katanya seperti dikutip dari Instagram resminya pada Sabtu (23/8/2025).
Potongan video tersebut, kata Deddy, sengaja diviralkan buzzer untuk menyerang dirinya dan PDI Perjuangan.
Selain itu, Deddy menyinggung adanya operasi buzzer dengan anggaran sebesar Rp 8 miliar, untuk menggiring opini publik.
"Sama buzzer ini motong video dibuat seolah-olah hanya pernyataan, jangan samakan DPR dengan rakyat. Oh, jahat banget kalian tapi rendahan sih. (Gara-gara itu) saya dihajar komentar-komentar buzzer di mana-mana, masya allah," lanjutnya.
Deddy memberikan klarifikasi bahwa dalam talkshow itu, dirinya menolak perbandingan gaji DPR dengan rakyat biasa.
Menurutnya, gaji DPR semestinya dibandingkan dengan profesi yang setingkat, bukan lebih rendah.
"Kalau mau bandingkan gaji DPR, bandingkan dong dengan pejabat dari lembaga tinggi lainnya. Misalnya menteri, kapolri, dirjen dan deputi lembaga negara. Masa dibandingkan dengan pekerja UMR," katanya.
Deddy melanjutkan pertanyaan itu sengaja dilempar host kala itu demi memantik perdebatan.
"Jadi, kalau ada yang bilang saya seolah-olah DPR itu tidak setara dengan rakyat, itu pikiran go*lok. Karena esensinya di talkshow itu bicara soal gaji bukan status. Jadi buzzer-buzzer bayaran, saya diamin. Biarin lah kalian dapat makan tetapi banyak orang terpengaruh karena video itu hanya secuil," pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, anggota DPR RI Fraksi PDIP, Deddy Sitorus menganggap tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan untuk anggota dewan merupakan hal wajar.
Deddy Sitorus bahkan terlihat geram ketika tunjangan rumah untuk DPR RI disebut kontras dengan fakta karyawan bergaji UMR yang dipotong untuk Tapera tiap bulan sebesar 3 persen.
Perisitwa itu terjadi saat Deddy Sitorus menjadi narasumber di acara Kontroversi Metro TV, Desember 2024.
Namun potongan video acara tersebut kembali viral di media sosial, pada Kamis (21/8/2025).
Di awal video terlihat pembawa acara Kontroversi, Zilvia Iskandar menyajikan data soal karyawan bergaji UMR dipotong iuran Tapera sebesar 3 persen dari gaji.
Iuran ini dibagi menjadi dua, yaitu 2,5 persen ditanggung oleh pekerja dan 0,5 persen oleh pemberi kerja.
Di sisi lain, anggota DPR RI yang sudah menerima gaji berkisar Rp50-60 juta, akan mendapatkan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan.
Mendengar pemaparan tersebut, Deddy Sitorus merasa geram.
Ia bahkan menyebut Zilvia Iskandar mengalami sesat logika.
"Anda mencampur adukan masalah, Ketika Anda membandingkan DPR dengan rakyat jelata, katakan tukang becak atau buruh, di situ Anda sesat logika," ucap Deddy Sitorus.
"Enggak kita bandingkan dengan rakyat bergaji Umr," ucap Zilvia Iskandar.
Deddy Sitorus lalu mengungkapkan soal besaran gajinya jauh sebelum menjadi anggota DPR RI.
"Anehkan kamu membandingkan dengan yang bergaji UMR," kata Deddy Sitorus.
"Saya sebelum masuk DPR tahun 2000an gaji saya sudah RP80 juta, sekarang jadi DPR cuma Rp51 Juta," imbuhnya.
Masih dengan nada berapi-api, Deddy Sitorus menyebut kalau sebagian besar anggota DPR RI berasal dari luar daerah.
Sehingga para wakil rakyat tersebut harus mengontrak rumah di daerah Senayan.
"Anda tahu enggak 80 persen anggota DPR dari luar daerah, sekarang tidak ada rumah dinas, mereka harus mencari rumah. Ngerti enggak?" kata Deddy Sitorus.
"Jangan lah menyesatkan," tambahnya.
Deddy Sitorus kemudian mengatakan Zilvia seharusnya membandingkan gaji atau fasilitas yang diterima DPR dengan karyawan BUMN, bukannya dengan karyawan bergaji UMR.
"Harusnya Anda membandingkan DPR dengan karyawan BUMN, anda tahu enggak perumahan BUMN itu ada dimana?" ucap Deddy Sitorus.
"Ketika Anda mengontraskan dengan rakyat itu adu domba,"
"Silahkan cek PERTAMINA, dan bank," imbuhnya.
Pernyataan yang menggunakan diksi "rakyat jelata" inilah yang kemudian menjadi sumbu perbincangan warganet.
Sebagian besar warganet menganggap Deddy Sitorus terlalu arogan dan melupakan darimana gajinya berasal. (TribunJakarta).
