Grid.ID – Aktor sekaligus pesepak bola Rifky Alhabsyi ikut menyoroti isu kenaikan tunjangan DPR RI yang memicu adanya demo pada Senin, 25 Agustus 2025 kemarin.

Menurutnya, kenaikan tunjangan DPR sangat tidak bijak dan nirempati. Kebijakan ini sangat kontras dengan kondisi nyata masyarakat yang kesulitan dalam segi ekonomi.

“Banyak rakyat kita yang masih susah. Maksud saya, mungkin memang itu sudah aturan dari pemerintah, tapi gini loh, kita juga harus empati terhadap masyarakat yang susah," kata Rifky di kawasan Senayan, Senin (25/8/2025).

Terkhusus, pria 41 tahun itu juga menyoroti tunjangan beras anggota DPR yang mencapai Rp 12 juta per bulan. Padahal, di sisi lain, banyak rakyat yang masih kesulitan untuk mencari makan.

"Jadi, ya harusnya bisa lebih prihatin kepada masyarakat. Dengan nilai beras yang Rp12 juta sebulan itu, menurut saya sih wow,” ujar Rifky.

Lebih lanjut, ia juga menyinggung sikap sebagian anggota DPR yang dinilai kurang bijak dalam merespons kritik rakyat. Bahkan, hingga menyebut rakyat dengan sebutan 'tolol'.

Menurut Rifky, wakil rakyat seharusnya mampu meredam keresahan, bukan justru melukai hati masyarakat dengan pernyataan kasar.

“Sebagai wakil rakyat, penyampaiannya juga nggak perlu seperti itu, harusnya lebih mengedukasi. Kalau mau membalas dengan hal yang kasar dengan yang kasar juga, menurut saya kurang elegan," jelas Rifky.

Adanya hujatan yang dilontarkan rakyat kepada anggota dewan seharusnya juga dianggap Rifky sebagai hak yang wajar. Sebab, sudah semestinya anggota dewan lapang dada untuk dikritik.

"Sudah menjadi resiko, menurut saya, sebagai wakil rakyat untuk dihujat. Toh hidupnya juga nggak akan susah. Jadi harus lebih legowo saja. Sekarang tinggal gimana caranya ngademin hati masyarakat,” sambungnya.

Menurut Rifky, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik, termasuk lewat aksi demonstrasi. Apalagi, presiden dan jajaran pemerintahannya adalah orang-orang yang telah diberikan amanat oleh rakyat.

“Ya memang, orang mau mengadu ke siapa? Ya ke wakil rakyat lah, ke presiden lah, ke pemerintah lah,” tegasnya.