Jakarta (ANTARA) - Sejumlah warga menyesalkan kericuhan yang terjadi saat aksi unjuk rasa mahasiswa di Gedung DPR/MPR/DPD RI Jakarta karena mengganggu aktivitas sehari-hari dan merusak fasilitas umum.
"Ya boleh saja melakukan aksi menyampaikan pendapat tapi tidak anarkis seperti ini karena sangat mengganggu terutama di jam pulang kerja banyak jalan yang ditutup," kata seorang karyawan yang bekerja di Senayan bernama April di Jakarta, Kamis.
Menurut April, ricuhnya aksi ini membuat dirinya mencari angkutan daring (online), namun ordernya seringkali ditolak.
"Sulit mencari angkutan online karena tidak mau mengambil orderan di lokasi dekat aksi unjuk rasa," ujar April.
Tak hanya mengganggu para pekerja, beberapa pengemudi ojek online (ojol) juga mengeluhkan sulitnya menerima order dan mangkal di kawasan Palmerah.
"Iya bang orderan hari ini anyep banget saya dari pagi mangkal di depan Stasiun Palmerah tidak ada orderan masuk gara-gara aksi ini. Aksi ini sih boleh saja tapi jangan ricuh kalau ricuh bisa mengganggu masyarakat lainnya," kata salah satu pengemudi ojol bernama Sobari.
Massa demo dari Gedung DPR/MPR/DPD RI terpecah setelah dipukul mundur oleh Kepolisian hingga ke kolong jembatan layang (flyover) Pejompongan, dekat Stasiun Palmerah sejak Kamis sore.
Aparat Kepolisian terus berupaya membubarkan massa aksi dengan menembakkan gas air mata sejak pukul 15.45 WIB.
Massa tak hanya diam. Sebagian dari mereka membalas tindakan aparat Kepolisian dengan melempar kembang api dan batu atau benda keras.
Para pengunjuk rasa berpakaian bebas dan sebagian melihat mengenakan seragam sekolah. Polisi berulang kali meminta massa aksi untuk membubarkan diri. "Mundur..mundur, massa diharapkan bubar," kata aparat yang berjaga.
Kericuhan tersebut berdampak pada jalur transportasi seperti layanan KRL. PT KAI Commuter mengumumkan KRL relasi Stasiun Serpong, Rangkasbitung dan Parung Panjang sementara ini tak berangkat dari Stasiun Tanah Abang.
Hal itu imbas adanya kerumunan massa peserta unjuk rasa di perlintasan kereta api.
