SURYA.co.id | ‎SURABAYA - Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur (Kadin Jatim) mengingatkan bahwa aksi demonstrasi yang meluas dan cenderung anarkis dalam beberapa hari terakhir bisa menimbulkan dampak serius bagi stabilitas ekonomi.

Ketua Umum Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto, menegaskan bahwa semua pihak, baik pemerintah, DPR, maupun aparat penegak hukum, harus melakukan introspeksi agar kejadian serupa tidak berulang.

"Akar persoalan yang diangkat mahasiswa sebenarnya berangkat dari kekecewaan terhadap kebijakan yang dianggap belum menyentuh kepentingan rakyat. Saluran penyampaian aspirasi seakan terputus sehingga terjadi hal seperti ini. Semua harus berbenah diri, termasuk pejabat pusat agar berhati-hati dalam membuat pernyataan yang bisa melukai masyarakat,” beber Adik, di Surabaya, Minggu (31/8/2025).

‎Adik menekankan, aksi unjuk rasa yang berlangsung empat hari berturut-turut sebaiknya dihentikan.

Ia mengajak masyarakat kembali fokus membangun negara, provinsi, kota, maupun kabupaten.

“Stop, sudah cukup aksinya. Mari kita kembali bersama-sama membangun daerah,” tegas Adik.

‎Kadin Jatim menilai dampak ekonomi dari instabilitas politik dan aksi demonstrasi tidak bisa diabaikan.

Beberapa negara, seperti Australia, Amerika Serikat, dan Inggris, bahkan telah mengeluarkan travel warning bagi warganya yang hendak bepergian ke Indonesia.

Kondisi ini dikhawatirkan akan menurunkan minat kunjungan wisatawan mancanegara sekaligus mengurangi kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Tanah Air.

‎Bagi dunia usaha, stabilitas politik dan keamanan merupakan syarat mutlak dalam menjaga arus investasi. Tanpa itu, kepercayaan publik maupun pelaku usaha akan mudah goyah.

"Kuncinya menjaga stabilitas adalah gotong royong. Aspirasi rakyat harus diterima dengan baik dan segera ditindaklanjuti oleh pemerintah,” tambah Adik.

‎Ketidakstabilan politik juga diperkirakan memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi nasional.

Beberapa perusahaan di Jakarta sudah menerapkan kebijakan work from home (WFH) untuk mengantisipasi gangguan mobilitas akibat demonstrasi.

Hal ini, menurut Kadin Jatim, bisa menurunkan produktivitas kerja dan memperlambat pemulihan ekonomi pasca-pandemi.

‎Di Jatim, Adik optimistis situasi akan segera pulih dan aktivitas ekonomi kembali normal mulai pekan depan.

Meski demikian, ia tetap mengingatkan agar saluran aspirasi masyarakat dibuka lebar sehingga tidak menimbulkan potensi gejolak baru.

‎Senada dengan itu, Ketua Hiswana Migas Jatim, Ismed Jauhar, menyampaikan bahwa demonstrasi pada dasarnya sah dalam bingkai demokrasi, selama sesuai prosedur.

Namun, ia mengingatkan bahwa aksi yang tidak terkendali bisa mengganggu distribusi barang dan kebutuhan energi masyarakat.

“Jangan sampai demo menghambat kelancaran logistik. Daya beli dan daya saing justru harus kita tingkatkan di tengah kondisi global yang tidak menentu,” ucapnya.

‎Ismed menambahkan, iklim usaha di Indonesia sangat dipengaruhi oleh stabilitas politik.

Gangguan lalu lintas akibat demonstrasi bukan hanya menghambat arus distribusi, tetapi juga bisa menurunkan kenyamanan investasi.

"Harusnya aspirasi disampaikan secara santun. Keamanan dan kenyamanan ini sangat menentukan kepercayaan investor,” tegas Ismed.

‎Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kontribusi sektor pariwisata dan transportasi terhadap PDB Jatim mencapai lebih dari 5 persen.

Dengan adanya travel warning dari negara-negara besar, potensi kehilangan devisa pariwisata bisa signifikan jika kondisi tidak segera kondusif.

Selain itu, sektor UMKM yang bergantung pada kelancaran distribusi juga berisiko mengalami kerugian.

‎Kadin Jatim menutup seruannya dengan mengingatkan bahwa menjaga stabilitas bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat luas.

“Gotong royong menjadi kunci. Kita harus bersama-sama mengawal aspirasi secara damai agar pembangunan ekonomi tidak terganggu,” pungkas Adik.