TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menepis isu kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta seperti Shell, Vivo, dan BP.
Ia menegaskan bahwa pemerintah justru telah menambah kuota impor BBM untuk perusahaan swasta pada tahun 2025.
“Enggak ada. Jadi gini, untuk ketersediaan BBM nasional kita, untuk swasta kita memberikan kuota impor itu seperti 2024. Contoh 1 juta. Di 2025 kita berikan tambah 10 persen jadi 1,1, itu contoh,” ujar Bahlil di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9/2025).
Ia menjelaskan bahwa kuota impor BBM yang diberikan pada 2024 telah mencapai 100 persen dari kebutuhan. Tahun ini, kuota tersebut dinaikkan 10 persen lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya.
“Jadi kuota impornya diberikan 100 persen di 2024, ditambah 10 persen. Jadi lebih dari target tahun sebelumnya. Jadi gak ada yang menjadi kelangkaan,” tegasnya.
Menurut Bahlil, permintaan tambahan kuota dari sejumlah perusahaan swasta memang ada. Namun, ia memastikan bahwa persediaan nasional masih mencukupi dan perusahaan swasta dapat menjalin kerja sama langsung secara bisnis dengan penyedia BBM nasional.
“Namun mereka meminta tambah. Tapi kalau meminta tambah saya katakan, bahwa persediaan nasional kita masih ada. Jadi bisa dilakukan kolaborasi B2B dengan persediaan nasional,” pungkasnya.
Keluhan masyarakat terkait antrean panjang dan keterbatasan pasokan BBM di SPBU non-Pertamina mulai mencuat sejak pertengahan Agustus 2025.
Di sejumlah titik Jakarta, Tangerang, dan Surabaya, antrean kendaraan mengular di SPBU Shell dan Vivo, terutama untuk jenis BBM RON 90 dan RON 92 yang harganya bersaing dengan Pertalite dan Pertamax.
Menurut laporan dari BPH Migas, penyebab utama keterbatasan pasokan adalah penyesuaian distribusi internal dan keterlambatan pengiriman dari importir. Beberapa perusahaan swasta juga disebut sedang melakukan revisi kontrak pengadaan BBM untuk semester kedua 2025, yang berdampak pada volume distribusi harian.
Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Minyak Swasta Indonesia (APMSI) menyebut bahwa permintaan BBM meningkat tajam di wilayah urban, terutama setelah harga BBM subsidi milik Pertamina mengalami penyesuaian.
Konsumen beralih ke SPBU swasta yang menawarkan harga kompetitif, namun kapasitas tangki dan logistik distribusi belum sepenuhnya siap mengimbangi lonjakan tersebut.
Pemerintah melalui Kementerian ESDM dan BPH Migas telah meminta perusahaan swasta untuk mempercepat realisasi kuota impor dan memperluas jaringan distribusi.
Hingga awal September, pasokan BBM di SPBU swasta mulai kembali normal secara bertahap.
