Pemanfaatan energi bersih akan menjadi salah satu kunci penting dalam mendorong pembangunan kawasan permukiman modern

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah mengungkapkan mendorong aspek keberlanjutan dalam pengembangan perumahan.

“Kementerian PKP mendorong agar pengembangan perumahan ke depan tidak hanya fokus pada ketersediaan hunian, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan," ujar Fahri dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Dia juga menambahkan energi terbarukan akan menjadi bagian dari solusi untuk mewujudkan kawasan permukiman yang lebih hijau dan mandiri energi.

Pemanfaatan energi bersih akan menjadi salah satu kunci penting dalam mendorong pembangunan kawasan permukiman modern yang efisien, hemat energi, dan ramah lingkungan.

Kementerian PKP menegaskan komitmennya dalam mendukung target pemerintah menuju Net Zero Emission 2060 sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan.

Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pemerintah membuka peluang bagi rumah modular cerdas berbasis net zero emissions (NZE) akan ikut andil dalam program pembangunan 3 juta rumah.

“Kami terbuka untuk saling memberikan support satu sama lain, ada kebutuhan pemerintah, khususnya program dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) untuk membangun rumah-rumah rakyat di desa maupun di kota,” ujar AHY.

Terkait porsi rumah modular dalam program 3 juta rumah, pihaknya akan mendorong Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terlebih dahulu untuk melakukan diskusi dengan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) terkait potensi rumah modular bagi program pemerintah tersebut.

Menurut AHY, rumah modular cerdas berbasis NZE saat ini menjadi solusi di tengah tantangan krisis iklim, pemanasan global serta pencapaian target NZE 2060.

Selain itu, pihaknya berharap program rumah ramah lingkungan ini bisa terus dikembangkan demi mengatasi backlog perumahan di Indonesia.