TRIBUN-TIMUR.COM - Polisi tangkap 20 terduga pembakar dua gedung DPRD di Kota Makassar.
Penangkapan pascademo ricuh, Jumat-Sabtu (29-30/8), oleh Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel.
Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Didik Supranoto mengatakan, 10 orang diamankan terkait pembakaran Gedung DPRD Provinsi Sulsel di Jl Urip Sumoharjo dan Gedung DPRD Kota Makassar di Jl AP Pettarani.
Sementara dua orang lainnya ditahan terkait kerusuhan di Gedung DPRD Kota Palopo.
“10 yang diamankan di sini, tiga orang di DPRD Provinsi, tujuh orang di DPRD Makassar,” kata Didik, Selasa (2/9).
Para pelaku berasal dari beragam latar belakang pekerjaan, mulai dari buruh, petugas kebersihan, juru parkir, wiraswasta, hingga mahasiswa dan pelajar SMA berusia 17 tahun.
Ada tiga peran berbeda dari para pelaku, yakni pembakar, pengajak lewat media sosial, dan penjarah.
Seorang mahasiswa disebut berperan menyebarkan ajakan melalui media sosial hingga memicu kerusuhan.
“Ada melakukan pengrusakan bersama, pembakaran, kemudian ada pasal 363 dan 362 (pencurian dan pemberatan). Satunya ada ITE, melakukan ajakan atau provokasi lewat media sosial,” jelasnya.
Didik membenarkan, pengungkapan kasus ini juga terbantu dari rekaman live TikTok yang beredar saat kerusuhan terjadi.
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulsel Kombes Pol Setiadi Sulaksono menambahkan, jumlah tersangka kemungkinan bertambah.
“Anggota masih bekerja. Nanti akan dirilis semua secara transparan,” ujarnya.
Kabid Laboratorium Forensik Polda Sulsel Kombes Pol Wahyu Marsudi menyebut, olah tempat kejadian perkara kebakaran Gedung DPRD Makassar masih berlangsung.
“Belum selesai,” singkat Wahyu, Selasa (2/9/2025).
Sehari sebelumnya, Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono meninjau langsung lokasi kebakaran gedung DPRD tingkat dua tersebut.
Rusdi menegaskan, seluruh pelaku kerusuhan akan diproses hukum.
“Potensial suspek sudah ada. Mudah-mudahan tidak berapa lama lagi kita bisa melakukan pendekatan hukum yang lebih jelas,” kata Rusdi.
Dalam pemeriksaan awal, kata Rusdi, beberapa terduga pelaku sudah teridentifikasi.
Ia memastikan, penyidik akan menyeret mereka ke meja hijau. Selain menghanguskan gedung wakil rakyat, kerusuhan juga membakar puluhan kendaraan.
Tercatat 61 unit mobil dan 15 motor ludes terbakar. Seluruhnya kini dijadikan barang bukti dalam penyelidikan.
“Ini menjadi salah satu bukti kerusakan, sekaligus aset negara yang hancur akibat aksi tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Rusdi menyebut, kerugian negara akibat kerusuhan di Makassar ditaksir mencapai Rp250 miliar. “
Total lebih kurang Rp250 miliar kerugian negara yang diakibatkan oleh perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab,” tegasnya.
Kantor Sementara
Aktivitas kedewanan di Sulsel tetap jalan meski gedung DPRD Sulsel hangus terbakar dalam aksi unjuk rasa, Jumat (29/8).
Pemprov Sulsel mengusulkan penggunaan sementara Kantor Dinas Perhubungan Sulsel di Jl Perintis Kemerdekaan, Biringkanaya, Makassar, sebagai lokasi pengganti.
Usulan itu telah disampaikan ke Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi.
Sekprov Sulsel, Jufri Rahman, menjelaskan, bagian belakang Kantor Dishub Sulsel bisa difungsikan untuk kegiatan DPRD, sementara bagian depannya tetap dipakai Dinas Perhubungan.
“Sambil kita pikirkan dari mana diambilkan anggaran, karena kondisi fiskal kita menipis,” ujar Jufri, Selasa (2/9).
Keterbatasan fiskal menjadi tantangan karena transfer dana dari pusat ke daerah diprediksi hanya Rp600 triliun tahun depan.
Meski begitu, ia memastikan agenda DPRD tetap berjalan.
Sidang paripurna pembahasan APBD Perubahan tetap dijadwalkan minggu depan, sesuai batas waktu yang diatur undang-undang.
“Yang penting tidak melewati bulan September. Soal lokasi bisa di mana saja, karena aturan hanya menyebutkan paripurna, tidak disebutkan tempatnya,” jelasnya.
Wakil Ketua IV DPRD Sulsel, Fauzi Andi Wawo, memastikan agenda kedewanan tidak terhambat.
“Insya Allah, kejadian ini tidak akan menghambat agenda. Kami akan mulai dengan rapat paripurna APBD Perubahan,” katanya.
Fauzi menyebut rapat bisa digelar secara daring, namun mayoritas anggota dewan lebih memilih tatap muka.
Beberapa alternatif lokasi rapat pun sudah dipertimbangkan, termasuk ruang pola Kantor Gubernur, Baruga Asta Gubernuran, dan hall Kantor Dishub Sulsel.
“Kami sudah rapat khusus dengan pimpinan dan AKD. Semua siap bekerja kembali demi memastikan agenda pemerintahan tidak tertunda,” tuturnya.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi alias Cicu, mengatakan pihaknya masih menimbang sejumlah lokasi yang layak menampung seluruh anggota dewan.
Ada tiga kantor dinas yang masuk dalam daftar alternatif, yakni Kantor Dinas Ketahanan Pangan di Jl DR Ratulangi, Kantor Disperindag di Jl Manunggal, serta Kantor Dishub Sulsel di Jl Perintis Kemerdekaan.
“Untuk sementara rapat kami jalankan secara online, WFH,” kata politisi Partai NasDem itu.
Kunjungan Gagal
Presiden Prabowo Subianto batal berkunjung ke Kota Makassar.
Padahal, sebelumnya ia dijadwalkan menemui keluarga korban tewas dalam kebakaran Gedung DPRD Makassar.
Kepastian pembatalan disampaikan Kepala Penerangan Lanud Hasanuddin Mayor Penerbang Yudha Pramono.
“Betul bang, cancel Pak Presiden ke Makassar,” katanya, Selasa (2/9/2025).
Hal senada disampaikan Sekda Sulsel Jufri Rahman.
Sebelumnya, Prabowo menilai aksi pembakaran gedung DPRD di sejumlah daerah sebagai tindakan makar.
Menurutnya, aksi tersebut bukan penyampaian pendapat, melainkan upaya menciptakan kerusuhan.
Ia juga menyinggung insiden di Makassar yang menewaskan empat aparatur sipil negara (ASN). “Empat ASN, orang tidak bersalah, jadi korban.
Ini tindakan makar, bukan aspirasi,” ujarnya di RS Polri, Jakarta, Senin (1/9).
Prabowo memastikan pemerintah tetap menjamin kebebasan berpendapat lewat unjuk rasa damai.
Namun, ia menegaskan aparat akan menindak kelompok yang sengaja membuat kerusuhan.
Aksi demonstrasi besar pada 29-30 Agustus 2025 sebelumnya berujung ricuh di berbagai daerah.
Sejumlah gedung pemerintahan terbakar, termasuk DPRD Makassar, DPRD Solo, DPRD Cirebon, DPRD Kediri, DPRD NTB, hingga Gedung Grahadi di Surabaya.
