Sejumlah perwakilan mahasiswa Indonesia sampaikan tuntutan langsung di depan tiga wakil ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Saan Mustopa, Rabu (3/9/2025). Salah satu tuntutan yang disoroti adalah besarnya tunjangan anggota DPR RI.

Perwakilan mahasiswa dari Pimpinan BEM UI, Agus Setiawan menyatakan rakyat resah dengan tunjangan anggota dewan yang fantastis. Sebut saja, tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta, tunjangan beras Rp 12 juta, dan lainnya.

Agus juga menyampaikan kesedihannya sebagai rakyat melihat wakil rakyat yang bergembira ketika kenaikan tunjangan diumumkan.

"Di tengah masyarakat rentan, menderita, di-PHK, ekonomi lesu, daya beli masyarakat menurun, kok bisa ada wakil rakyat yang justru kabarnya tunjangannya dinaikkan dan ketika ada kabar tersebut terjadi simbolisasi joget-joget dan kemudian membuat hati kami sedih, Bapak-bapak sekalian," tutur Agus dalam acara Pimpinan DPR RI Menerima Perwakilan Mahasiswa yang tayang secara daring di YouTube TVR Parlemen, Rabu (3/9/2025).

Hal serupa disampaikan oleh perwakilan Keluarga Besar Mahasiswa Trisakti yang menyatakan kenaikan tunjangan bagi DPR RI hadir di saat rakyat berada di bawah tekanan ekonomi.

Di kesempatan yang sama, Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menilai salah satu pemicu kekesalan masyarakat hingga menimbulkan aksi besar di akhir Agustus adalah respons DPR dan Partai Politik.

"Sehingga kami mendesak kepada DPR untuk segera menghentikan pembahasan mengenai kenaikan tunjangan-tunjangan anggota DPR, melakukan transparansi penuh terhadap anggaran, fasilitas, dan penggunaan dana yang berkaitan dengan kegiatan legislatif," tegas PP KAMMI.

Janji Bahas Efisiensi

Menanggapi terkait hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan sebagai pimpinan DPR, pihaknya meminta maaf atas kekurangan mereka sebagai wakil rakyat. Terutama dalam menjalankan tugas dan fungsi mewakili aspirasi masyarakat yang menjadi tanggung jawab DPR.

Ia meyakini permintaan maaf ini tidak cukup dan perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh yang dilakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Terkait tunjangan, sosok yang akrab dipanggil Dasco itu menegaskan tunjangan rumah sebesar Rp 50 juta dihentikan sejak 31 Agustus 2025.

Pihaknya juga melakukan moratorium kunjungan luar negeri dan efisiensi anggaran kunjungan dalam negeri. Wakil Ketua DPR RI lain yang ikut hadir, Saan Mustopa juga beri pendapat terkait tunjangan dewan.

"Tadi kawan-kawan menyatakan bahwa salah satu sumber pemicu atas ini semua adalah DPR salah satunya. Nah, di komitmen untuk membenahi DPR, memperbaiki DPR, mengevaluasi DPR itu sudah menjadi komitmen bersama," jelas Saan.

Ia membenarkan bila tunjangan terkait perumahan bagi anggota DPR sudah dibatalkan. Saan juga berjanji berbagai tunjangan lain akan dibahas bersama Ketua DPR Puan Maharani dan berbagai ketua fraksi.

"Nah nanti soal-soal yang lain akan dibicarakan dengan pimpinan dpr, dengan pimpinan-pimpinan fraksi yang lainnya untuk ditindaklanjuti mana yang bisa diefisienkan," imbuhnya.

Saan menegaskan bila DPR memahami kegelisahan dan situasi yang ada di masyarakat. Hasil tindak lanjut yang dibahas nantinya, akan diumumkan kepada publik.

"Nanti dari hasil itu semua, DPR akan umumkan ke publik. Bahwa DPR sekali lagi mendengarkan, memahami, situasi keadaan rakyat kita semua," tandasnya.