SURYA.CO.ID, TRENGGALEK - Berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur (Jatim), mengikuti doa bersama, Rabu (3/9/2025).

Acara tersebut, digelar di Mapolres Trenggalek, Jalan Brigjen Soetran, Kelurahan Ngantru. 

Acara yang diinisiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Trenggalek ini, berlangsung khidmat dan penuh kekhusyukan.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin atau Mas Ipin, Ketua MUI Trenggalek KH Syafii, Kapolres Trenggalek AKBP Ridwan Maliki serta jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forpimda), komunitas ojek online, pencak silat, organisasi mahasiswa ekstra kampus dan perwakilan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi.

Dalam rangkaian kegiatan, seluruh tokoh dan elemen masyarakat menandatangani deklarasi damai sebagai komitmen menjaga kondusifitas daerah.

"Yang pertama, kami mendoakan bangsa Indonesia. Semoga semua yang diberi amanah bisa melaksanakan tugas dengan baik. Juga mendoakan mereka yang wafat dalam perjuangan menyuarakan aspirasi," ujar Mas Ipin.

Bupati menegaskan, pemerintah daerah tidak melarang masyarakat menyampaikan aspirasi. 

Bahkan, pihaknya siap menyalurkan aspirasi warga ke pemerintah pusat melalui surat resmi, baik kepada kementerian terkait maupun ke Sekretariat DPR RI.

"Dengan begitu keresahan masyarakat bisa didengarkan dan dievaluasi secara adil, sehingga masyarakat bisa merasa damai, bersemangat dan dimudahkan dalam aktivitas sehari-hari," lanjutnya.

Mas Ipin juga mengapresiasi masyarakat Trenggalek yang tetap menjaga suasana kondusif, di tengah memanasnya situasi nasional. 

Ia mengaku menerima banyak pesan langsung (DM) dari warga, termasuk pelajar SMP dan SMA, yang menanyakan adanya ajakan demonstrasi yang viral di media sosial.

"Banyak yang meminta saya menjaga Trenggalek, agar jangan sampai terjadi anarkisme seperti di daerah lain. Apalagi beredar flyer ajakan unjuk rasa yang sempat meresahkan," tegasnya.

Selain menjaga stabilitas daerah, Bupati yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Trenggalek ini, bergerak cepat dengan meluncurkan berbagai kebijakan ekonomi untuk meringankan beban warga. 

Di antaranya subsidi retribusi pasar, penghapusan denda administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), diskon Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), transportasi umum gratis hingga sejumlah program penopang kesejahteraan lainnya.

"Kebijakan itu, kami rilis agar masyarakat bisa lebih ringan bebannya. Namun di sisi lain, pemerintah daerah tetap harus menjalankan amanah undang-undang sekaligus mendengarkan suara rakyat," pungkas Mas Ipin.