TRIBUNNEWS.COM - Gelombang protes belum surut. Pada Kamis, 4 September 2025, demonstrasi besar kembali digelar di berbagai kota, dipimpin oleh aliansi buruh dan masyarakat sipil.

Aksi demonstrasi belum surut karena akumulasi kemarahan publik yang belum terjawab, dan eskalasi kekerasan yang justru memperkuat solidaritas massa.

Aksi masih berlangsung dipicu sejumlah hal yang belum dituntaskan, seperti kenaikan tunjangan DPR dan gaji pejabat dianggap tidak etis di tengah krisis ekonomi, kontroversi penulisan ulang sejarah Indonesia, termasuk penghapusan peristiwa 1998, dan PHK massal dan kenaikan biaya pendidikan memicu keresahan di kalangan buruh dan mahasiswa.

Aksi represif aparat memicu kemarahan. Korban jiwa dan luka-luka akibat bentrokan aparat dengan demonstran, termasuk pengemudi ojol Affan Kurniawan dan mahasiswa Rheza Sendy Pratama.

Affan Kurniawan dan Rheza Sendy Pratama adalah dua nama yang kini menjadi simbol luka kolektif dalam gelombang demonstrasi Indonesia akhir Agustus 2025.

Keduanya meninggal dunia dalam situasi yang memicu kemarahan publik dan desakan investigasi independen.

Affan Kurniawan adalah seorang pengemudi ojek online berusia 21 tahun. Dia meninggal dunia pada 28 Agustus 2025 setelah terlindas kendaraan taktis Brimob di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat

Ia tidak ikut aksi, melainkan sedang mengantar pesanan makanan. Saat mencari jalur Ribuan ojol mengiringi pemakamannya. Insiden ini memicu tuntutan pembentukan tim investigasi independen dan peninjauan SOP pengamanan.

Sementara itu, Rheza Sendy Pratama adalah seorang Mahasiswa angkatan 2023 dari 
Universitas Amikom Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi. 

Dia ditemukan meninggal pada 31 Agustus 2025 setelah mengikuti aksi di depan Mapolda DIY.

Pada saat ditemukan, dia mengalami luka bocor di kepala, bekas pijakan sepatu PDL di perut dan dada, sayatan di tangan dan kaki, serta paparan gas air mata

Ayahnya, Yoyon Surono, menyatakan melihat langsung luka-luka saat memandikan jenazah

Rheza disebut sebagai martir demokrasi, dan kematiannya menjadi pemicu solidaritas mahasiswa di Yogyakarta dan nasional5
 
Keduanya kini menjadi nama yang disebut dalam tuntutan rakyat, terutama dalam poin desakan pembentukan tim investigasi independen dan penghentian kekerasan aparat.

Selain mereka, ada tujuh orang lainnya yang meninggal dunia akibat demo, yaitu Muhammad Akbar Basri (26 tahun), Staf Humas DPRD Makassar. Dia meninggal terjebak dalam kebakaran Gedung DPRD Makassar pada 29 Agustus

Sarinawati (26 tahun), pegawai DPRD Makassar. Dia meninggal bersama Akbar Basri saat mencoba menyelamatkan diri dari kobaran api

Saiful Akbar (43 tahun), Plt Kepala Seksi Kesra Kecamatan Ujung Tanah. Dia meninggal dalam kebakaran Gedung DPRD Makassar saat menghadiri rapat paripurna.

Rusdamdiansyah (25 tahun), engemudi ojol di Makassar. Dia meninggal dunia setelah
dikeroyok massa karena diduga sebagai intel saat demo di depan Kampus UMI Makassar

Sumari (60 tahun), tukang becak asal Solo. Dia meninggal diduga akibat serangan jantung setelah terpapar gas air mata saat bentrokan.

Andika Lutfi Falah (16 tahun), seorang siswa SMK Negeri 14 Kabupaten Tangerang. Dia 
meninggal akibat benturan benda tumpul saat demo di DPR/MPR RI, Jakarta

Iko Juliant Junior (19 tahun), mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Dia meninggal setelah mengalami luka berat dalam demo di Semarang; sempat mengigau “jangan dipukuli lagi” sebelum wafat.

Mereka bukan sekadar angka statistik, tapi wajah-wajah yang kini menjadi simbol perlawanan dan tuntutan keadilan.

17+8 Tuntutan Rakyat

Seruan 17+8 Tuntutan Rakyat terhadap pemerintah dan DPR RI mulai ramai di media sosial sejak Minggu (31/8/2025).

Pada tuntutan itu, tertulis sejumlah desakan agar dipenuhi pemerintah dan DPR RI pada Jumat (5/9/2025). Berikut isinya:

17+8 Tuntutan Rakyat, deadline 5 September 2025

Bentuk Tim Investigasi Independen Kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban 
kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat lainnya selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.

Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan TNI ke barak.

Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.

Tangkap, adili, dan proses hukum secara transparan para anggota dan komandan yang memerintahkan dan melakukan tindakan kekerasan.

Hentikan kekerasan oleh kepolisian dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.

Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru. Publikasikan secara transparan anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR) secara proaktif dan dilaporkan secara berkala.

Selidiki kepemilikan harta anggota DPR yang bermasalah oleh KPK.

Dorong Badan Kehormatan DPR untuk periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.

Partai harus pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader partai yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.

Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.

Anggota DPR harus melibatkan diri di ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil guna meningkatkan partisipasi bermakna.

Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polti.

Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.

Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (guru, nakes, buruh, mitra ojol).

Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.

Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Nah, H-2 deadline 17+8 Tuntutan Rakyat, Presiden Prabowo Subianto tengah berada di China untuk memenuhi undangan resmi Presiden Xi Jinping.

Prabowo berangkat menuju Chinga pada Selasa (2/9/2025) malam, dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Tuntutan meluas seperti permintaan reformasi Polri dan TNI, pembatalan pasal-pasal kontroversial dalam RUU Polri dan KUHAP, penolakan kenaikan pajak dan efisiensi anggaran yang dianggap menyengsarakan rakyat, dan desakan pembubaran DPR dan pengunduran diri pejabat tinggi, termasuk Presiden dan Kapolri.

Hal ini membuat aksi unjuk rasa masih berlangsung. Pada Kamis 4 September 2025, rencananya Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak akan menggelar aksi di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, Kamis, 4 September 2025.

Gebrak juga membawa 14 tuntutan kepada pemerintahan Prabowo Subianto. 

Sebanyak lima dari 14 tuntutan merupakan prioritas. 

Tuntutan tersebut antara lain mendesak penghentian tindakan represif aparat terhadap demonstran serta mendesak kepolisian segera membebaskan demonstran yang ditahan sepanjang demonstrasi sepekan terakhir. 

Tuntutan lainnya adalah turunkan nilai tarif pajak rakyat; turunkan harga sembako yang melambung tinggi di pasaran; dan segera sahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset.

Aksi di Jakarta juga akan digelar berupa aksi Kamisan masih berlangsung pada Kamis, 4 September 2025. 

Pasca Demo Jakarta, ada rasa duka atas gugurnya sejumlah korban dalam gelombang demo 28-31 Agustus lalu.

Di Jakarta, aksi Kamisan kali ini mengangkat tema #AksiKamisan876. Selain agenda seperti kuliah jalanan, refleksi, doa bersama, dan penampilan Padus GITAKU, massa aksi juga menyampaikan pernyataan sikap dan lima tuntutan utama.

Jadwal aksi Kamisan Jakarta sebagai berikut:

Hari/Tanggal: Kamis, 4 September 2025

Waktu: 15.00 – 17.00 WIB

Dresscode: Hitam

Lokasi Utama: Depan Istana Presiden, Jl. Merdeka Utara, Jakarta

Titik Kumpul Khusus: Depan Kantor ILO pukul 10.00 WIB, lalu bergerak menuju Bundaran Patung Kuda

Live Streaming: YouTube JAKARTANICUS

Setidaknya ada 5 tuntutan dalam aksi Kamisan di Jakarta kali ini. Berikut daftar tuntutannya: 

Hentikan brutalitas aparat & praktik militerisme

Bebaskan seluruh peserta aksi & aktivis demokrasi

Usut tuntas pembunuhan & penghilangan paksa

Cabut kebijakan anti-rakyat & pajak mencekik

Potong anggaran pejabat & Polri untuk kesejahteraan rakyat

Aksi Kamisan Palu

Di Palu, aksi Kamisan memasuki gelaran ke-67 dengan tema “September Hitam.”

Hari/Tanggal: Kamis, 4 September 2025

Waktu: 15.00 WITA

Dresscode: Hitam

Lokasi: Depan DPRD Sulteng