Grid.ID - Aksi simbolis Kolektif 17+8, yang digelar di Gerbang Pancasila, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (4/9/2025), mendapat respons langsung dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dua anggota DPR, Rieke Diah Pitaloka dan Andre Rosiade, hadir untuk menemui massa aksi sekaligus menerima dokumen berisi 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang yang disuarakan rakyat.
Politisi Partai Gerindra, Andre Rosiade, menegaskan bahwa dokumen tuntutan tersebut tidak akan berhenti di tangan anggota dewan yang hadir, melainkan akan diproses sesuai mekanisme resmi di DPR.
"Saya usul, saya ini kan anggota Badan Aspirasi Masyarakat, dokumen ini nanti dari Sekretariat Jenderal DPR akan diserahkan ke badan aspirasi juga, jadi lebih baik diserahkan langsung ke kami," ucap Andre di depan Gerbang Pancasila DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis (4/9/2025).
Ia juga berjanji untuk memperjuangkan aspirasi tersebut agar bisa bertransformasi menjadi kebijakan nyata.
"Insya Allah kita akan membuat transformasi ke depan menjadi lebih baik, sesuai dengan tuntutan dan harapan dari masyarakat untuk pemerintah sekarang," kata Andre.
Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka, menyampaikan poin-poin mendesak yang menurutnya harus segera ditindaklanjuti, terutama terkait kebutuhan pokok dan layanan publik. Ia mengaku sedang mengusahakan tiga poin penting terkait harga kebutuhan pokok, impor, iuran BPJS.
"Kita juga sedang rapat resmi, mudah-mudahan tuntutan rakyatnya bisa ditambah yaitu turunkan harga kebutuhan pokok. Saya kira ini penting dan kelangkaan pangan sedang terjadi kami meminta untuk segara distribusi dan harga pangan diturunkan," ujar Rieke Diah Pitaloka
Selain itu, Rieke menegaskan sikap DPR terkait kebijakan impor pangan. Ia menegaskan untuk menghentikan impor pangan saat ini.
"Kedua adalah menolak impor, telah diputuskan tidak ada impor untuk sekarang ini. Itu juga mohon untuk impor pangan diatur," sambungnya.
Tidak hanya pangan, Rieke juga menyoroti keberatan masyarakat terhadap iuran BPJS Kesehatan yang sempat diwacanakan naik.
"Yang ketiga adalah dukungannya untuk menolak kenaikan iuran BPJS," imbuh Rieke.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan Kolektif 17+8 menegaskan bahwa poin-poin tersebut mencakup isu ekonomi, sosial, hingga kebebasan berekspresi.
• 17 tuntutan jangka pendek berfokus pada langkah cepat untuk meredakan keresahan masyarakat, mulai dari transparansi anggaran, evaluasi kebijakan kenaikan pajak, hingga penyelidikan tuntas kasus-kasus pelanggaran hak warga.
• 8 tuntutan jangka panjang diarahkan untuk membangun sistem politik dan ekonomi yang lebih berpihak pada rakyat, termasuk reformasi struktural di DPR RI dan tata kelola pemerintah.
Aksi ini menandai munculnya kekuatan baru di ruang publik, di mana suara rakyat tidak hanya datang dari organisasi masyarakat sipil atau aktivis senior, tetapi juga dari kreator konten, musisi, dan figur publik yang dekat dengan anak muda.
