SURYA.CO.ID, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi atau Cak Eri, memastikan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar pejabat tidak pamer kemewahan (flexing), telah berjalan di Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim). 

Disebutnya, sudah berjalan sejak lama, pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terbiasa hidup sederhana.

"Dari dulu ono ta, pejabat publik di Surabaya flexing? Yo gak ono (Dari dulu, memang apa ada pejabat publik di Pemkot Surabaya yang flexing? Pasti tidak ada)," kata Wali Kota Cak Eri ketika dikonfirmasi, Sabtu (6/9/2025).

Mengutip sejumlah sumber, jumlah pegawai di Pemkot Surabaya mencapai puluhan ribu orang, 12 ribu di antaranya merupakan ASN (Aparatur Sipil Negara). 

Pada 2025, total nilai belanja pegawai Pemkot Surabaya mencapai Rp 3,4 triliun atau 27,5 persen dari total APBD.

Jumlah tersebut proposional. Mengingat jumlah penduduk Kota Surabaya yang mencapai sekitar 3 juta jiwa, tentu membutuhkan pelayanan birokrasi cukup besar.

Meskipun Pemkot Surabaya memperhatikan kesejahteraan pegawainya, namun di saat yang sama pegawai Pemkot Surabaya juga telah memiliki kesadaran untuk hidup sederhana. 

Sebagian besar pendapatan digunakan untuk belanja produk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) hingga zakat kepada warga kurang mampu.

Bahkan, Pemkot Surabaya mewajibkan para ASN belanja menggunakan aplikasi e-peken, sebagai marketplace milik Pemkot Surabaya. Di dalamnya terdapat sejumlah tenant yang merupakan para pemilik toko kelontong hingga UMKM.

Cak Eri yang juga pernah menjadi ASN Pemkot Surabaya selama 19 tahun, memastikan budaya hidup sederhana terus terjaga. 

"Yo ket biyen modele ngene iki. Modele koyok awak dewe ngene iki (Dari dahulu modelnya ya begini. Modelnya seperti kita-kita ini)," ucap pria asli Surabaya ini.

Meskipun hidup sederhana, Cak Eri tidak melarang pejabat Pemkot Surabaya menggelar acara. Asalkan tetap sesuai dengan peruntukannya dan tidak berlebihan.

"Dari dulu, alhamdulillah sejak pertama kali saya menjabat Wali Kota Surabaya, saya sudah katakan tidak ada pegawai negeri atau pejabat yang mau mengadakan acara pribadi atau acara apa pun itu secara berlebihan. Kalau hanya untuk teman-temannya, anaknya, keluarganya ya silakan," tegas bapak dua anak ini.

Flexing pejabat menjadi perhatian masyarakat saat ini. Di tengah lesunya ekonomi warga, diharapkan pejabat tidak secara berlebihan pamer kemewahan.

Mendagri Tito Karnavian, meminta seluruh kepala daerah menunda penyelenggaraan acara seremonial yang terkesan mewah dan berlebihan.

Ia menilai, di tengah kondisi sosial yang sedang sensitif, pesta-pesta pejabat bisa memicu persepsi negatif dan berpotensi menjadi bahan provokasi.

“Semua kegiatan seremonial yang terkesan pemborosan, dengan musik-musik seperti pesta, sebaiknya ditunda dulu. Situasinya sangat sensitif,” ujar Tito dalam rapat koordinasi di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat pada Selasa (2/9/2025).

Tito mendorong, agar acara pemerintah daerah digelar secara sederhana dan bermakna, seperti tumpengan atau pemberian santunan kepada masyarakat yang membutuhkan. 

Menurutnya, pendekatan tersebut, lebih tepat dan bermanfaat di tengah kondisi saat ini.