Kondisi Sebenarnya PT Gudang Garam di Tengah Isu PHK Massal: Laba Terus Merosot, Harga Saham Anjlok
Rahmadhani September 07, 2025 03:33 PM

BANJARMASINPOST.CO.ID - Produsen sejumlah rokok ternama Indonesia PT Gudang Garam Tbk (GGRM) diterpa isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Hal ini setelah beredarnya video yang diunggah akun @inijawatimur, tampak ada tulisan, "Viral dan Diwarnai Momen Haru PHK Pegawai PT Gudang Garam". Per Sabtu (6/9/2025) pukul 17.08 WIB, video tersebut sudah dilihat 5,4 juta kali.

Perusahaan rokok yang berpusat di Kediri, Jawa Timur ini disebut-sebut melakukan efisiensi karena turunnya permintaan terhadap rokok dan maraknya penjualan rokok ilegal.

Di sisi lain, faktanya PT Gudang Garam terus mengalami goncangan.

Sejak 2019, PT Gudang Garam terus mengalami penurunan harga saham dari hampir Rp100 ribu per lembar, tetapi kini di bawah Rp10 ribu per lembar.

Harga saham perusahaan rokok PT Gudang Garam yang berpusat di Kediri, Jawa Timur ini terus turun secara signifikan.

Tercatat, pada 1 Maret 2019 harga saham PT Gudang Garam masih di level Rp91.725 per saham. Pada tahun berikutnya, harga saham terus merosot sampai saat ini.

Pada penutupan perdagangan Kamis (4/9/2025), saham GGRM menguat 2,62 persen atau 225 poin ke posisi Rp8.800 per saham.

Belum lagi soal laba. Pantauan Tribun di situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui keterbukaan informasi perusahaan milik Susilo Wonowidjojo tersebut performanya mengalami penurunan cukup signifikan. 

Perolehan laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk kepentingan non pengendali pada tahun 2023 mencatat untung Rp 5,32 triliun.

Setahun kemudian laba perusahaan anjlok menjadi Rp 980,8 miliar atau mengalami penurunan 81,57 persen. Kemudian yang terbaru pada semester I tahun 2025 laba Gudang Garam hanya sebesar Rp 117 miliar. 

Berikut ini adalah kinerja laba Gudang Garam sepanjang 10 tahun terakhir sebagaimana dikutip dari Laporan Tahunan (Annual Report) perseroan: 

1. Tahun 2025: Rp 117 miliar (semester I) 

2. Tahun 2024: Rp 980,8 miliar 

3. Tahun 2023: Rp 5,32 triliun 

4. Tahun 2022: Rp 2,78 triliun 

5. Tahun 2021: Rp 5,60 triliun 

6. Tahun 2020: Rp 7,64 triliun 

7. Tahun 2019: Rp 10,8 triliun 

8. Tahun 2018: Rp 7,79 triliun 

9. Tahun 2017: Rp 7,75 triliun 

10. Tahun 2016: Rp 6,67 triliun

Sementara itu terkait video viral PHK massal, Kepala Human Resources Development (HRD) PT Merdeka Nusantara - Mitra Produksi Gudang Garam (MPGG) Tuban, Adib Musyafa mengatakan, video tersebut bukan berasal dari Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

"Terkait video yang viral itu, dipastikan bukan dari Tuban. Untuk di Tuban aman, saat ini tidak ada PHK," ujarnya dikutip dari TribunJatim, Minggu (7/9/2025).

Pria yang akrab disapa Adib ini menjelaskan, per Januari 2025, MPGG Tuban masih mempekerjakan sekitar 800–850 orang pekerja.

"Saat ini ada sekitar 850 pekerja dengan 90 persen di antaranya adalah perempuan," imbuhnya.

Adib juga menerangkan, perusahaan memang rutin melakukan evaluasi produktivitas karyawan, namun hal itu tidak serta-merta berujung pada PHK.

"Evaluasi dilakukan secara berkala, tapi tidak otomatis mengarah pada PHK. Semua berbasis pada kinerja dalam periode tertentu," bebernya.

Manajemen pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.

Serta selalu merujuk pada sumber resmi perusahaan untuk menghindari kesalahpahaman. 

Bersamaan dengan Pembangunan Bandara Dhoho

Apabila dilihat dari laporan keuangan, laba PT Gudang Garam mulai terus melorot mulai pada tahun 2022, atau bersamaan dengan pembangunan Bandara Dhoho, Kediri, Jawa Timur.  

Proyek bandara ini, nilai investasinya sebesar Rp1,82 triliun, dimulai pada tahun 2022 dan merupakan proyek bandara pertama di Indonesia yang didanai sepenuhnya oleh swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Pembangunan Bandara Internasional Dhoho di Kediri, Jawa Timur ini juga didanai sepenuhnya oleh PT Gudang Garam Tbk melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Unsolicited serta menjadikannya proyek bandara pertama yang dibiayai swasta tanpa APBN di Indonesia.

Proyek ini telah selesai dan diresmikan pada 18 Oktober 2024, dengan target operasi komersial awal pada April 2024, untuk mendukung konektivitas dan ekonomi di Jawa Timur bagian selatan. 

Banjarmasinpost.co.id/Tribunnews

© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.