Grid.ID - Luna Maya memberikan dukungan terhadap gerakan 17+8 tuntutan rakyat. Sang aktris unggah foto berwarna pink dan hijau.

Aksi demo yang terjadi belum lama ini membuat beberapa publik figur ikut menyuarakan dukungannya. Termasuk dengan Luna Maya.

Luna turut mendukung gerakan 17+8 tuntutan rakyat yang ramai beredar di media sosial. Istri Maxime Bouttier itu mengunggah foto dukungan dengan latar warna pink dan hijau.

Melalui unggahan Instagram @lunamaya, ia membagikan beberapa foto yang menyuarakan dukungannya terhadap gerakan 17+8 tuntutan rakyat. Ia pun berharap agar tuntutan tersebut bisa dicapai.

"Semoga didengar. Semoga ada perubahan," tulisnya.

"Kami menunggu. Buktikan suara rakyat didengar," isi tulisan pada foto yang diunggah.

Aksinya itu pun mendapat respons positif dari warganet. Tak sedikit yang mengucapkan terima kasih pada istri Maxime Bouttier.

"Suka sama kak Luna, jadi artis bisa buat panutan," tulis @di***

"Thank you sekebon mbak Bulan," tambah @vi***

"Kak Luna makasih banyak dukungannya ke rakyat," imbuh @_n***

Dilansir dari Kompas.com, gerakan 17+8 tuntutan rakyat telah dijawab oleh DPR RI. Terdapat enam poin keputusan sebagai respons dari gerakan tersebut.

Selain Luna Maya, publik figur lain seperti Jerome Polin pun aktif menyuarakan dukungannya pada gerakan 17+8 tuntutan rakyat. Mereka fokus pada hasil yang ingin dicapai dalam gerakan tersebut.

Enam Poin Keputusan DPR

1. DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025.

2.DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR RI terhitung sejak tanggal 1 September 2025, kecuali menghadiri undangan kenegaraan.

3.DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR, setelah evaluasi meliputi biaya langganan; a. daya listrik dan b. jasa telpon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi.

4. Anggota DPR RI yang telah dinonaktifkan oleh partai politiknya tidak dibayarkan hak-hak keuangannya.

5. Pimpinan DPR menindaklanjuti penonaktifan beberapa anggota DPR RI yang telah dilakukan oleh partai politik melalui mahkamah partai politik masing-masing dengan meminta Mahkamah Kehormatan DPR RI untuk berkoordinasi dengan mahkamah partai politik masing-masing yang telah memulai pemeriksaan terhadap anggota DPR RI dimaksud.

6. DPR RI akan memperkuat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi dan kebijakan lainnya.