Grid.ID- Pengemudi ojek online dikabarkan bakal gelar demo di DPR pada 17 September 2025. Mereka diketahui akan suarakan 7 tuntutan ini.

Sejumlah pengemudi ojek online (ojol) berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 17 September 2025. Aksi tersebut mengusung nama “179 Ojol” dan diorganisir oleh Asosiasi Pengemudi Ojek Online Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia.

Aksi unjuk rasa ini akan melibatkan para pengemudi dari berbagai wilayah di Indonesia, baik yang menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Hal ini lalu dikonfirmasi oleh Ketua Umum GARDA Indonesia Raden Igun Wicaksono.

"Jadi (aksi unjuk rasa 17 September 2025) di DPR RI," ujar Raden, dilansir dari Kompas.com.

“Estimasi massa gabungan 2.000-5.000 orang,” lanjutnya.

Dalam aksi “179 Ojol” ini, para peserta akan menyampaikan tujuh tuntutan utama. Tuntutan tersebut mencakup diketahui mencakup berbagai hal sebagai berikut.

1. Mendesak agar RUU Transportasi Online segera dibuat.

2. Potongan aplikator maksimal 10 persen.

3. Regulasi tarif antar barang dan makanan.

4. Audit investigatif potongan 5 persen yang diambil aplikator.

5. Menghapus program yang merugikan driver seperti Aceng, slot, multi order, dan member.

6. Memberhentikan Menteri Perhubungan yang dinilai pro aplikator dan menggantinya dengan Menhub yang pro rakyat/ojol.

7. Mendesak Kapolri mengusut tuntas jatuhnya dua korban jiwa dari kalangan ojol saat kericuhan pada 28 Agustus 2025.

Adapun aksi massa memang diketahui terus berlangsung di sekitar kawasan Gedung DPR/MPR RI. Sebelumnya, pada Minggu, 7 September 2025, para pengemudi ojek online (ojol) juga dijadwalkan menggelar unjuk rasa lanjutan di lokasi yang sama.

Dikutip dari TribunGorontalo.com, demonstrasi digelar karena para pengemudi ojol menilai bahwa tuntutan sebelumnya belum mendapatkan tanggapan dari pihak pemerintah. Hal ini berkaitan juga dengan insiden meninggalnya Affan Kurniawan.

Affan Kurniawan merupakan pengemudi ojek online asal Jakarta yang meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis milik Brimob tipe Rimueng saat kericuhan terjadi di Jalan Penjernihan I, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, pada 28 Agustus 2025. Korban diketahui bukan bagian dari massa aksi saat itu, melainkan tengah mengantarkan pesanan dan kebetulan melintasi area kejadian.

Insiden ini memicu kemarahan dan gelombang aksi protes dari komunitas ojol serta masyarakat di sejumlah daerah. Raden Igun Wicaksono, menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada tanggapan dari pemerintah terhadap lima tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan menyusul kematian Affan.

"Saat ini pemerintah masih tutup mulut, tutup telinga dan tutup mata. Sehingga kami akan melakukan aksi lagi pada 7 September 2025 nanti. Kami menyerukan aksi kepung aplikator di Gedung DPR RI," ujar Raden Igun Wicaksono.

Igun juga menjelaskan bahwa pada hari yang sama, sejumlah perusahaan aplikator dijadwalkan hadir di DPR RI untuk memenuhi undangan diskusi bersama pemerintah. Menurutnya, momentum tersebut akan dimanfaatkan sebagai waktu yang tepat untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

Sementara itu, massa aksi pada 7 September 2025 diketahui memiliki 5 tuntutan yaitu mendesak dibentuknya tim pencari fakta independen guna menyelidiki tindakan represif yang menyebabkan meninggalnya Affan Kurniawan, tanpa memandang alasan apa pun. Mereka menekankan bahwa aparat penegak hukum seharusnya bertugas melindungi warga, bukan justru menyebabkan korban jiwa.

Selain itu, para pengemudi ojol juga menuntut transparansi dari pihak kepolisian terkait kronologi kejadian yang merenggut nyawa Affan. Mereka meminta agar pelaku, baik yang lalai maupun yang bertindak secara sengaja, diproses secara hukum agar tragedi serupa tidak kembali terjadi.