TIMESINDONESIA, SURABAYA – Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timurmenyoroti tren penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat selama sepuluh tahun terakhir, yang menjadi tantangan signifikan bagi stabilitas keuangan daerah. Meski demikian, Fraksi Demokrat tetap optimistis terhadap kinerja ekonomi Jawa Timur.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat, Miseri Efendy menjelaskan pada nilai presentase dana ke daerah dibanding APBN relatif stagnan.
"Pada APBN 2016, TKD mencapai 38 persen dari total belanja, sementara APBN 2025 turun menjadi 24 persen. Proyeksi untuk RAPBN 2026 bahkan menunjukkan persentase TKD akan turun lagi menjadi 17 persen. Meskipun APBN terus meningkat namun persentase dana ke daerah menurun drastis" ungkap Miseri Efendy.
Menanggapi kondisi ini, Fraksi Partai Demokrat memahami perlunya penyesuaian anggaran yang tepat.
"Perubahan ini menyangkut kebijakan nasional yang perlu kita laksanakan dengan penyesuaian yang tepat," tutur Miseri Efendy.
Di sisi lain, Fraksi Partai Demokrat mengapresiasi kinerja ekonomi makro Jawa Timur hingga semester I tahun 2025 yang menunjukkan capaian positif, dengan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,12 persen (c to c) dan 5,23 persen (y o y). Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur ini bahkan menjadi yang tertinggi dibandingkan provinsi lain se-Jawa.
"Hal tersebut memberikan optimisme bahwa kinerja ekonomi makro Jawa Timur hingga akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026 dapat tetap positif," kata Miseri Efendy.
Fraksi Partai Demokrat juga memastikan bahwa Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tetap berorientasi pada kemakmuran rakyat. Anggaran publik akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), beasiswa, dan bantuan sosial yang akan diterapkan dengan prinsip by name by address untuk memastikan ketepatan sasaran.
Dengan seluruh pertimbangan tersebut, Fraksi Partai Demokrat menyatakan dapat menerima Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menjadi Peraturan Daerah.
Hal ini dilakukan dengan harapan bahwa Perubahan APBD 2025 akan menjadi instrumen strategis untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan memperkuat daya saing daerah. (*)
