SURYA.CO.ID, TUBAN - DPRD Tuban merespons salah satu tuntutan mahasiswa dalam aksi beberapa waktu lalu, mengenai pembatalan tunjangan anggota dewan.

Sebelumnya aksi dilancarkan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Tuban pekan lalu, dan DPRD menegaskan akan menindaklanjuti aspirasi tersebut.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPRD Tuban, M Miyadi, di mana pembahasan tunjangan anggota dewan akan menjadi bahan evaluasidalam waktu dekat.

“Akan kita evaluasi, tentu mengacu pada produk undang-undang. Jadi semua ada aturannya, bukan semata-mata keinginan DPRD saja,” ujar Miyadi, Selasa (9/9/2025).

Menurutnya, setiap kebijakan yang menyangkut anggaran termasuk tunjangan DPRD, harus sesuai regulasi yang berlaku. DPRD tidak bisa menetapkan secara sepihak tanpa landasan hukum.

“Untuk itu, evaluasi tetap akan dilakukan, tetapi acuannya tetap pada peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Sebelumnya, puluhan mahasiswa HMI dan GMNI Tuban melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Tuban, Rabu (3/9/2025).

Dalam salah satu tuntutannya para mahasiswa turut menyoroti besaran tunjangan DPRD Kabupaten Tuban yang dinilai perlu ditinjau ulang. *****