BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN ‐ Suasana apel pagi di halaman Balai Kota Banjarmasin, Rabu (10/9/2025), terasa berbeda. 

Ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) mendengarkan dengan khidmat amanat yang disampaikan Kepala LPSE Kota Banjarmasin, Zuraida, yang kali ini menjadi pembina apel.

Dalam arahannya, Zuraida menekankan dua isu penting pengelolaan sampah dan integritas dalam pengadaan barang dan jasa. 

“Sesuai instruksi Wali Kota H. M. Yamin HR, seluruh ASN wajib menjadi contoh dalam mengelola sampah. Jangan sampai imbauan pemerintah hanya jadi formalitas tanpa aksi nyata,” kata Zuraida.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan agar ASN lebih berhati-hati dan transparan dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ).

Hal ini selaras dengan rapat koordinasi yang digelar sebelumnya di Aula Kayuh Baimbai, Balai Kota Banjarmasin, yang membahas pencegahan korupsi pada sektor PBJ.

Rapat penting itu dipimpin langsung Wali Kota H. M. Yamin HR bersama Sekdako Ikhsan Budiman, serta dihadiri Satgas Penindakan KPK Agus Kurniawan (Jaksa Utama Pratama) dan tim. 

Dalam pertemuan tersebut, Pemko Banjarmasin menegaskan komitmennya menerapkan program MCSP (Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention) sebagai “rapor” tata kelola pemerintahan.

"Program MCSP ini akan membantu kami memperbaiki tata kelola, meningkatkan transparansi, sekaligus menutup celah terjadinya korupsi di sektor pengadaan,” ujar Yamin saat membuka rapat koordinasi tersebut.

Melalui MCSP, pemerintah daerah dievaluasi setiap tahun dengan delapan fokus area, termasuk pengendalian PBJ strategis. Zuraida menambahkan, indikator pelaksanaan harus benar-benar dipatuhi, dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dituntut menunjukkan independensi.

“Transparansi dan akuntabilitas bukan hanya slogan, tapi kewajiban kita semua. ASN harus menjaga integritas agar pelayanan publik bisa dipercaya masyarakat,” ucapnya. (AOL/*)