SURYA.CO.ID, JOMBANG - Gelombang mutasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang yang dilakukan Bupati Warsubi menuai sorotan. 

Kritik datang dari Direktur Lingkar Masyarakat untuk Indonesia (LinK) Jombang, Aan Anshori, yang menilai kebijakan itu belum mencerminkan keseriusan dalam memperbaiki kinerja birokrasi.

Menurut Aan, langkah Bupati Warsubi lebih terlihat sebagai manuver politik ketimbang upaya nyata meningkatkan pelayanan publik.

“Kalau mutasi ini benar-benar didasari evaluasi kinerja, seharusnya ada laporan terbuka kepada masyarakat. Faktanya, tidak ada publikasi yang menjelaskan alasan pergantian pejabat. Ini justru kontradiktif dengan klaim keberhasilan pembangunan yang sering disampaikan,” ucap Aan, Sabtu (13/9/2025) lalu. 

Ia juga menyoroti proses uji kesesuaian jabatan (job fit) yang dilakukan secara tertutup. Transparansi yang minim, kata Aan, membuat publik bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan dari bongkar pasang pejabat di puluhan organisasi perangkat daerah (OPD). 

“Saya melihat mutasi ini lebih kepada menjaga wibawa politik bupati, bukan solusi konkret untuk persoalan birokrasi,” ia melanjutkan.

Lebih lanjut, Aan menekankan bahwa Jombang saat ini masih dibayangi berbagai persoalan mendesak. Setidaknya ada tujuh isu yang menurutnya harus menjadi fokus utama pemda. 

Seperti pengangguran yang hampir menyentuh 30.000 orang, kasus stunting sekitar 4.000 anak, persoalan perpajakan daerah, dugaan korupsi di desa, minimnya perlindungan perempuan dan anak, pelayanan publik yang belum maksimal, serta masih tingginya jumlah anak putus sekolah.

“Seharusnya enerji bupati diarahkan ke problem nyata masyarakat ini, bukan sekadar mengganti pejabat tanpa arah yang jelas,” ungkap Aan.

Ia pun mendesak DPRD Jombang tidak hanya berdiam diri. Dengan anggaran dan tunjangan besar yang mereka terima, legislatif diminta bersikap kritis dan mengawasi langkah eksekutif. “Rakyat menunggu solusi, bukan sekadar seremoni politik,” pungkasnya.

Sebelumnya Pemkab Jombang melakukan pergeseran struktur birokrasi. Sebanyak 25 pejabat manajerial resmi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati Warsubi di Pendopo Kabupaten, Kamis (11/9/2025).

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Warsubi menegaskan bahwa rotasi jabatan bukan sekadar seremonial. Menurutnya, setiap posisi baru yang ditempati adalah bentuk kepercayaan sekaligus amanah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Mutasi dan promosi adalah bagian dari dinamika organisasi. Yang terpenting, bagaimana pejabat yang baru bisa segera menyesuaikan diri dan memberikan layanan terbaik bagi warga Jombang,” ucapnya.

Pejabat yang dilantik menempati sejumlah posisi strategis di organisasi perangkat daerah (OPD), mulai dari asisten daerah, kepala dinas, direktur rumah sakit, hingga camat.  ******