TRIBUNMANADO.CO.ID, AIRMADIDI - Puluhan sopir dan pengusaha dump truk, yang tergabung dalam Aliansi Dump Truk Sulawesi Utara bersepakat bakal melakukan aksi di Kantor Gubernur Sulut dan DPRD Sulut.

Kantor Gubernur Sulawesi Utara berada di Jalan 17 Agustus No.69, Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado.

Sementara alamat kantor DPRD Sulawesi Utara berada di Jalan Raya Manado-Bitung, Kairagi Satu, Kecamatan Mapanget Manado.

Jarak antara kantor Gubernur dan DPRD adalah 8,2 kilometer, yang dapat ditempuh dengan kisaran waktu 15 menit menggunakan kendaraan bermotor. 

Para sopir dan pengusaha yang datang dari Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara (Minut), Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa, Kota Manado, Sulawesi Utara, dan daerah lainnya mengeluhkan masalah klasik di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Kondisi tersebut mengganggu aktivitas mereka, dalam angkut material galian C pasir, batu dan lainnya.

Sehingga berdampak dapur di rumah tidak mengepul.

"Masalah ini sudah berulang-ulang, berlarut dan terus terjadi. Kendaraan kami kerap tak mendapat solar subsidi, diduga sudah di borong kendaraan yang melakukan tab solar," kata sopir dan pengusaha dump truk, ketika berdiskusi tentang aspirasi mereka dengsn Aktivitas Sulut William Luntungan di sebuah rumah kopi di Desa Sukut Kecamatan Airmadidi, Kabupaten Minahasa Utara, Selasa (16/9/2025).

Pengusaha dan sopir dump truk, yang menyampaikan unek-unek mereka terkait pengisian BBM di SPBU se Sulut meminta identitas mereka di rahasiakan.

Karena jika diketahui oleh sindikat yang melakukan pengisian BBM Solar di SPBU, mereka kerap di intervensi baik verbal maupun lewat sosial media.

Apalagi, mereka yang melakukan tab BBM solar di SPBU sebagian besar orangnya nekad dan jahat.

"Kami takut menampakkan diri. Karena pasti kalau mereka tau identitas kami, akan bertemu di SPBU saat melakukan isi BBm," sambung sopir dan pengusaha mobil dump truk lainnya.

Aksi yang akan dilakukan ratusan mobil dump truk dari seluruh Sulawesi Utara (Sulut), akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

Pihaknya merasa ini unek-unek atau aspitasi yang mereka sampaikan, masih terus di alami.

Seperti antrean berkepanjangan, lama, bahkan sudah mengantri dan tiba giliran sudah tidak terlayani dengan alasan sudah abis Bbm solar.

Padahal stok yang diberikan pihak Pertamina cukup bahkan lebih.

"Kadang dump truk dari Bitung dan Minut misalnya memilih mengisi di SPBU Tondano, di SPBU Bitung Bbm solar habis," tambah mereka.

Pihaknya menyangkan langkah yang diambil oleh pihak berwenang, yaitu penggunaan barcode kerap tak efektif.

Mereka memberi contoh fakta di lapangan, ada beberapa SPBU yang melakukan pengisian BBM Solar tengah malam, mematikan lampu, memberikan keistimewaan kepada sopir mobil yang melakukan tab BBM Solar.

Kemudian, satu barcode di pakai lebih dari enam unit mobil yang sama sekali tidak nampak melakukan aktivitas.

Seperti angkut material, bahan bangunan, bahan campuran, peti kemas dan lainnya.

Lanjut mereka mobil yang melakukan tab BBM solar di hampir seluruh SPBU di Sulut, ada berbagai jenis seperti mobil panther, mobil dump truk, mobil tronton yang hanya kepalanya tidak ada gandengan, mobil panther pick up dan berbagai jenis mobil bermesin solar lainnya.

Aktivis Sulut William Luntungan menambahkan, dari data dan fakta di lapangan pihaknya menduga masalah ini ada permainan dari operator.

"Jadi berdasarkan data dan penelusuran di lapangan, modus di SPBU mobil dump truk mengidi BBM Solar Rp 6.800 per liter sebanyak 100 liter. Sementara yang lainnya mobil yang tab solar, Ro 7.100 per liter untuk 1 mobil," ujar dia.

"Kalau di 1 SPBU ada 8 ribu KL kuota yang masuk dan 5 ribu KL yang terjual, dikalikan 3.000 selisih dari pembelian dump truk dan mobil tab, maka mereka dapat rp 1,5 juta per kendaraan per satu hari," beber William Luntungan dengan dukungan data dari para sopir dan pengusaha dump truk, Selasa (16/9/2025).

Antrian kendaraan isi BBM solar di SPBU yang ada di Sulut, dampaknya ke kemacetan setiap hari terjadi.

Tak hanya itu, mobil yang mengisi atau Tab BBM Solar di SPBU sebagian besar tidak bayar pajak, nomor rangka mesin tidak sesuai dengan BPKB dan TNKB.

Lanjutnya, mobil yang melakukan tab BBM solar berdasarkan penelusuran di lapangan mulai jam 7 pagi mengisi SPBU Solar di SPBU A di Kota Bitung.

Kemudian beberapa jam kemudian, ke SPBU B di Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dan seterusnya.

Kondisi ini diduga ada suporting dari pihak operator di SPBU atau petugas, dan mengetahui kabar kalau pasokkan BBm solar sudah masuk ke SPBU.

"Bahkan, ada kendaraan yang sudah parkir sejak malam dan beberapa hari sebelum waktu pengisian di SPBU," kata dia.

Sembari menambahkan pengawan pihak Pertamina lemah, karena kalau ketat dan tidak ada kesempatan tidak ada 'mafia solar' di Sulut.

Bahkan masalah ini sudah sampai ke telinga aparat penegak hukum (APH), namun mereka meminta bukti.

Sementara sudah jelas dan terang benarang terjadi di SPBU.

Ketika para sopir dump truk maupun pemilik dump truk, memberikan keterangan pihak yang terusik melakukan intervensi baik verbal maupun lewat sosial media.

"Aksi yang akan dilakukan agar sampai ke Presiden RI Prabowo Subianto, melalui Gubernur Sulut Yulius Selvanus. Sopir dan pengusaha dump truk akan menyampaikan atau membawa aspirasi mereka ke mereka," sebutnya.

Karena keluhan dan kejadian ini sudah terjadi bertahun-tahun, berulang-ulang dan tak ada jalan keluar.

Ia menjelaskan, data jumlah truk yang mengisi BBM Solar subsidi dan kuotanya jelas.

Sekali melakukan pengisian 100 liter untuk satu mobil dump truk, untuk penggunaan satu sampai dua hari sementara terjadi ketidak kecukupan BBM Solar.

Diduga pengisian dilakukan oleh para 'mafia solar' di Sulut.

"Mereka beli di SPBU harga subsidi Rp 6.800 per liter dan di jual Rp 13.000 ribu," jelasnya lagi.

Terinformasi, sejumlah SPBU di Minut dan Bitung ada yang tidak melayani pengisian BBM Solar subsidi.