Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengatakan bahwa penanaman jagung yang digagas DPD RI bukan sekadar seremoni, melainkan langkah konkret untuk mengurangi ketergantungan impor dan meningkatkan kemandirian pangan daerah.

"Ketahanan pangan adalah isu strategis yang menyangkut masa depan bangsa," kata Tamsil dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, DPD RI menegaskan peran strategisnya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui program Senator Peduli Ketahanan Pangan.

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan program penanaman jagung di Sulawesi Selatan (Sulsel) juga akan menjadi contoh praktik baik bagi daerah lain.

DPD RI bukan hanya jembatan kebijakan pusat dan daerah, tetapi juga katalis sinergi multipihak agar program berjalan efektif.

Melalui program penanaman jagung ini, DPD RI ingin memastikan daerah memiliki peran sentral dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat pangan.

Program Senator Peduli Ketahanan Pangan merupakan inisiatif DPD RI yang selaras dengan agenda pembangunan nasional 2025-2029, terutama dalam menurunkan kerentanan pangan, memperkuat rantai pasok serta mempercepat perbaikan status gizi masyarakat.

"Program ini juga mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menempatkan pangan sebagai prioritas utama pembangunan," kata dia.

Tamsil menyebutkan bahwa inisiatif ini sekaligus menjadi bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo, yang salah satu fokus utamanya adalah memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dengan begitu, langkah DPD RI sejalan dengan visi besar pemerintah untuk menjadikan pangan sebagai basis kedaulatan bangsa.

Selain itu, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun DPD RI, program Senator Peduli Ketahanan Pangan juga dijadikan sebagai salah satu rangkaian kegiatan utama. Hal ini menegaskan bahwa DPD RI tidak hanya berperan dalam fungsi legislasi, tetapi juga hadir langsung dengan aksi nyata di masyarakat.

Sebagai penguatan komitmen, Ketua DPD RI sebelumnya telah menerbitkan surat edaran pada April 2025 kepada seluruh anggota DPD RI agar bergerak aktif menyukseskan program ketahanan pangan di daerah masing-masing.

Surat edaran ini menjadi dasar koordinasi dan pelaksanaan kegiatan yang kini mulai diwujudkan di lapangan.

Langkah awal pencanangan penanaman jagung akan dilakukan serentak pada 27 September 2025 di empat provinsi percontohan yaitu Bengkulu, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Tengah.

Untuk wilayah Timur I, Kabupaten Pangkep dipilih sebagai lokasi utama dengan luas lahan 805 hektare (ha). DPD RI akan terus mengawal jalannya program hingga masa panen.

Pihaknya tidak ingin program ini berhenti di pencanangan. "DPD RI akan memastikan adanya pendampingan mulai dari penyediaan benih, pupuk, hingga alat dan mesin pertanian agar manfaatnya nyata bagi petani," katanya.

Dengan pelaksanaan berkelanjutan hingga 2029, DPD RI menargetkan program ini menjadi model kemitraan yang dapat direplikasi di seluruh provinsi. Ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi gerakan bersama seluruh elemen bangsa.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman menegaskan kesiapan penuh Pemprov Sulawesi Selatan untuk mensukseskan kegiatan ini. Pemprov, ditekankan dia, mendukung penuh pencanangan ketahanan pangan ini.

Pihaknya akan memastikan seluruh perangkat daerah bergerak bersama, mulai dari penyediaan lahan, pendampingan petani hingga pengelolaan pascapanen.

"Ini adalah kesempatan besar bagi Sulawesi Selatan untuk menunjukkan peran strategisnya sebagai lumbung pangan di kawasan timur Indonesia," katanya.