Jakarta (ANTARA) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku ingin membenahi Jakarta mulai dari lapisan paling bawah agar lebih tertib ke depannya.

Penataan tersebut, kata dia, dimulai dari data penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) sehingga lebih tepat sasaran.

“Setelah kemarin kita menata lapisan paling bawah dengan KJP, KJMU, dan sebagainya, tentunya berikutnya untuk membuat masyarakat Jakarta lebih tertib,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Jakarta Pusat, Jumat.

Tak hanya itu, dia juga mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindaklanjuti persoalan parkir ilegal di ibu kota.

Maka dari itu, dia mendukung Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran yang menyegel parkir tak berizin di dua lokasi di Jakarta Timur pada Rabu (17/9).

“Semua yang ilegal tentunya kami bersedia untuk menindaklanjuti. Yang ilegal, ya. Karena apapun Jakarta ini kan kita harus atur dengan tertib. Dan sekarang ini ketertiban itu menjadi hal utama,” ujar Pramono.

Pada Rabu (17/9), Pansus Perparkiran bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menggelar inspeksi mendadak (sidak) di dua lokasi parkir ilegal di kawasan Jakarta Timur, yaitu Kompleks Ruko Graha Mas Pemuda dan Apartemen Menara Cawang.

Kedua lokasi parkir itu dikelola oleh operator Buana Parking.

Pansus mengecek langsung praktik parkir ilegal yang dinilai meresahkan dan merugikan masyarakat di kedua lokasi tersebut.

Setelah memastikan operator parkir itu tidak memiliki izin resmi, Pansus bersama Dishub DKI langsung menyegel pintu pelang parkir dan mesin tiket parkir di lokasi itu.

Selain itu, mereka juga menempelkan informasi penghentian sementara pungutan tarif parkir.

Ketua Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta Ahmad Lukman Jupiter menduga operator ilegal tersebut mengemplang pajak dengan tidak melaporkan pajak mereka.

"Karena itu, inilah potensi kebocoran yang terjadi, karena Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) tidak pernah tahu berapa omzet yang sebenarnya, berapa jumlah kendaraan yang sebenarnya setiap hari, setiap saat," tutur Jupiter.

Temuan di lapangan itu, lanjut dia, akan dijadikan sebagai bahan rekomendasi bagi pihaknya dalam membuat regulasi peraturan daerah yang komprehensif.