SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sedati Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), senilai Rp 51,7 miliar kembali menjadi sorotan karena berjalan lambat.
Dalih pihak kontraktor, penyebab keterlambatan karena tidak ada uang muka.
Hal itu terungkap saat Bupati Sidoarjo Subandi melihat langsung pengerjaan proyek pembangunan rumah sakit di Kecamatan Sedati, Sidoarjo, Selasa (23/9/2025).
Dalam inspeksi mendadak (sidak) itu, diketahui bahwa pengerjaan proyek yang sudah berjalan 56 hari tersebut, baru mendapat 3,7 persen pekerjaan.
Padahal, seharusnya bisa sampai 10 persen. Artinya, ada kekurangan sekitar 6,4 persen dalam progresnya.
Proyek itu dikerjakan oleh PT Ardi Tekindo. Ketika ditanya tentang alasan keterlambatan, mereka berdalih kekurangan pembiayaan alias tidak memiliki modal yang cukup.
“Kami tanyakan ke pihak yang mengerjakan, kenapa kok sampai terjadi keterlambatan itu? Jawabannya karena tidak ada uang muka. Nah, ini kan persoalan. Harusnya kontraktor yang sudah berpengalaman tidak sampai seperti itu,” kata Bupati Subandi saat di lokasi.
Dia berharap, pekerjaan pembangunan rumah sakit tipe D itu dikebut, agar tidak sampai telat atau tidak sesuai harapan.
Subandi juga mewanti-wanti kepada dinas agar terus melakukan evaluasi.
"Kalau keterlambatan ini dibiarkan, kami kasihan sama pengelola anggarannya. Juga masyarakat yang dirugikan, karena rumah sakit tidak bisa selesai sesuai jadwal yang ditentukan," tegasnya.
Jika dalam beberapa minggu ke depan tidak ada progres yang signifikan, Dinas Kesehatan (Dinkes) sebagai pengelola anggaran diminta untuk melakukan evaluasi, apakah akan tetap dilanjutkan atau tidak.
"Kami lihat ke depan, kalau terus mengkhawatirkan, ya sudah kami selesaikan (putus kontrak) saja. Daripada ke depan jadi persoalan," tegas Subandi.
Ia mengaku, tidak mau proyek pembangunan rumah sakit itu gagal. Sebab, pelayanan kesehatan untuk masyarakat sangat diharapkan, pemerintah juga sudah mengalokasikan uangnya lewat APBD 2025. Kalau sampai gagal berarti semua dirugikan.
Plt Kepala Dinkes Sidoarjo, dr Lakhsmie Herawati, menjelaskan jika proyek pembangunan RSUD Sedati dialokasikan sekitar Rp 51,7 miliar dari APBD 2024.
Proyek tersebut, berjalan hingga 7 bulan atau mulai Juli sampai Desember 2025.
Terkait kondisi keterlambatan itu, lanjut dr Lakhsmie, pihaknya berjanji akan melakukan evaluasi secara rutin setiap minggu, agar pembangunan selesai sesuai target dan perencanaan.
“Kami akan terus melakukan evaluasi. Sekarang ini ada minus sekitar tujuh persen. Kami berharap bisa dikebut dan ditutup kekurangan itu,” harapnya.
Jika kontraktor tidak mampu mengerjakan sesuai kontrak, sebut dr Lakhsmie, Dinkes Sidoarjo akan mengambil langkah tegas sesuai dengan prosedur.
"Ini sudah menjadi atensi kami bersama untuk bisa menyelesaikan pembangunan RSUD Sedati tepat waktu. Supaya rumah sakit segera berdiri, dan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," ujarnya.
RSUD Sedati dibangun di atas lahan seluas 5000 meter persegi, dengan dilengkapi beberapa fasilitas seperti penyakit dalam, kesehatan anak, bedah dan Obstetri dan Ginekologi (Kandungan dan Kebidanan).
Rumah sakit tipe D itu, terdiri dari 5 blok dengan gedung 3 lantai berkapasitas 50 tempat tidur.
Proyek rumah sakit itu, juga mendapat kritik dari Komisi C DPRD Sidoarjo.
Dewan menyoroti proyek yang baru sampai tahap awal pondasi, dan berjalan lambat dibanding progres perencanaannya.
"Saat kami ke sana, bahan-bahan yang dibutuhkan juga belum tersedia di lokasi proyek," kata Ketua Komisi C DPRD Sidoarjo, Choirul Hidayat.
Melihat kondisi itu, politisi PDI Perjuangan itu mengaku ragu pekerjaan pembangunan RSUD Sedati bisa selesai tepat waktu. Kecuali ada upaya ekstra, atau ada akselarasi yang tepat dari pihak kontraktor.
Komisi C DPRD Sidoarjo pun merekomendasikan, agar kontraktor menambah jumlah pekerja dalam pembangunan rumah sakit di kawasan Sedati itu.
Dewan juga mengaku, akan terus memantau secara langsung setiap progres pembangunan RSUD Sedati.
Termasuk secara bertahap melihat langsung proyek yang sedang berjalan di sana.