TRIBUNMANADO.CO.ID - Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-61 pada Selasa (23/9/2025).
Perayaan ini ditandai dengan upacara dan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, termasuk Bupati Kepulauan Sangihe, Michael Thungari.
Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah gugusan pulau di Provinsi Sulawesi Utara. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu gerbang maritim terdepan Indonesia karena letaknya yang berbatasan langsung dengan perairan Filipina.
Gugusan pulau ini terdiri dari banyak pulau, yang sebagian besar dihuni, dan memiliki karakteristik topografi vulkanik dengan gunung-gunung berapi yang masih aktif, seperti Gunung Awu.
Ibu Kota Sangihe adalah Tahuna, jarak dari ibu kota Provinsi Sulawesi Utara, adalah sekitar 251 kilometer.
Jika menggunakan kapal laut, estimasi waktu perjalanan bervariasi tergantung jenis kapal yang digunakan.
Kapal cepat umumnya membutuhkan waktu sekitar 6 hingga 8 jam, sementara kapal malam (kapal barang/penumpang) bisa memakan waktu lebih lama, yaitu sekitar 8 hingga 10 jam.
Thungari menyampaikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling dan Wakil Gubernur Victor Mailangkay.
Ia menilai berbagai program pembangunan yang dijalankan telah berjalan dengan baik.
Capaian di sektor pendidikan, pariwisata, pertanian, dan perikanan disebutnya sebagai kemajuan yang patut disyukuri.
“Di hari ulang tahun ke-61 Provinsi Sulawesi Utara ini kita patut bersyukur, karena banyak program gubernur dan wakil gubernur yang terlaksana dengan baik. Semoga capaian ini terus meningkat demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Thungari saat berada di Kantor DPRD Sulut, Jalan Raya Manado-Bitung, Kairagi, Manado, Sulawesi Utara.
Lebih lanjut, ia menegaskan komitmennya untuk mengawal Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, program ini sangat penting untuk menopang gizi anak-anak, terutama di wilayah perbatasan seperti Kepulauan Sangihe.
“Ini program yang sangat baik. Kami di Sangihe akan terus mengawal agar berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan berkualitas,” tegasnya.
Selain itu, Thungari menilai program ketahanan pangan yang telah berjalan di Sangihe sejalan dengan agenda besar pembangunan provinsi.
Ia berharap, langkah-langkah ini dapat memperkuat ketersediaan pangan dan menyejahterakan masyarakat.
Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulut dalam rangka HUT ke-61 ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Fransiskus Andi Silangen, didampingi tiga wakil ketua: Michaela Paruntu, Royke Reynald Anter, dan Stella Runtuwene.
Rapat ini juga dihadiri oleh Gubernur Yulius Selvanus Komaling, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, jajaran Forkopimda, serta para kepala daerah kabupaten/kota.
Menutup pernyataannya, Thungari mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan kebersamaan.
“Sulawesi Utara adalah rumah kita bersama. Mari kita jaga koordinasi, persaudaraan, dan semangat kebersamaan untuk mewujudkan Sulut yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Sebelumnya Gubernur Yulius Selvanus Komaling menegaskan bahwa HUT bukan sekadar seremoni, melainkan momentum untuk merefleksikan arah pembangunan ke depan, khususnya dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah.
“Ini adalah wujud syukur atas perjalanan panjang yang telah ditempuh serta kesempatan untuk meneguhkan jati diri masyarakat Sulut, sekaligus merumuskan langkah menuju Sulawesi Utara yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” ujar YSK dalam perayaan HUT ke 61 Provinsi Sulawesi Utara, di Kantor Gubernur Sulut, Jalan 17 Agustus Kompleks Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado.
YSK menyampaikan capaian penting di bidang pembangunan dan ekonomi.
Pada Semester I/Triwulan II 2025, pertumbuhan ekonomi Sulut tercatat sebesar 5,64 persen year on year, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.
Selain itu, angka kemiskinan menunjukkan tren menurun, menandakan kesejahteraan masyarakat semakin membaik.
“Stabilitas ekonomi ini tidak datang dengan sendirinya, tetapi hasil dari kerja keras bersama dalam mendorong investasi, memperkuat sektor pariwisata sebagai prime mover, serta membangun infrastruktur berkelanjutan yang menopang perekonomian daerah,” jelasnya.
Di tengah capaian ekonomi, YSK juga menyoroti pentingnya kerukunan antarumat beragama yang tetap terjaga.
Menurutnya, iklim sosial yang harmonis adalah modal utama untuk mendukung pertumbuhan investasi dan pembangunan berkelanjutan di Sulut.
“Beberapa kota di Sulut berhasil masuk peringkat atas sebagai kota paling toleran di Indonesia. Ini bukti nyata bahwa Sulut bukan hanya maju secara ekonomi, tapi juga menjadi ikon toleransi dan laboratorium kerukunan di Tanah Air,” tambahnya.
Gubernur YSK mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus bersinergi dengan semangat mapalus atau gotong royong, agar Sulut semakin kompetitif di tengah persaingan global.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Butuh dukungan semua pihak, dari akademisi, pelaku usaha, TNI-Polri, tokoh agama, hingga masyarakat luas. Bersama-sama, kita bisa menjaga pertumbuhan ekonomi agar tetap kuat, sambil tetap melestarikan langit biru, laut biru, dan daratan hijau Sulut,” tegasnya.
Provinsi Sulawesi Utara secara resmi terbentuk dan menjadi Daerah Tingkat I berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1964 pada tanggal 23 September 1964, yang sekaligus dirayakan sebagai hari jadinya.
Pembentukan ini merupakan hasil dari beberapa kali perubahan administrasi pasca-kemerdekaan, di mana wilayah Sulawesi awalnya menjadi satu provinsi, lalu dimekarkan menjadi beberapa daerah tingkat I, termasuk Sulawesi Utara Tengah dan kemudian menjadi Sulawesi Utara.
Setelah kemerdekaan Indonesia, wilayah Sulawesi menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi dan berstatus keresidenan.
Pada tahun 1948, wilayah Sulawesi sempat bergabung dalam Negara Indonesia Timur yang merupakan bagian dari Republik Indonesia Serikat (RIS).
Setelah RIS bubar, wilayah Sulawesi kembali menjadi bagian dari Republik Indonesia pada tahun 1950.
Seiring waktu, administrasi pemerintahan di Pulau Sulawesi mengalami pemekaran.
Pada tahun 1960, Provinsi Sulawesi dibagi menjadi dua bagian, yaitu Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dan Sulawesi Utara Tengah. Mr. A.A. Baramuli ditunjuk sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat Satu Sulawesi Utara/Tengah untuk mengatur pemerintahan di wilayah tersebut.
Pada tanggal 23 September 1964, dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, wilayah Sulawesi Utara resmi diakui sebagai Daerah Tingkat I.
