Grid.ID - Dedi Mulyadi sebut pengangkatan CPNS Jabar 2026 ditunda. Hal ini merupakan imbas pemangkasan dana dari pusat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk menunda pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) baru pada tahun 2026. Keputusan ini diambil sebagai dampak pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp2,458 triliun.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa pengurangan belanja pegawai merupakan langkah efisiensi untuk mengatasi defisit anggaran. Menurut data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat, anggaran belanja pegawai akan dipangkas sebesar Rp768 miliar dari total Rp9,9 triliun.

Dedi menilai bahwa penundaan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi langkah yang diperlukan. Hal ini karena pegawai negeri sipil yang ada berisiko menganggur akibat pengurangan anggaran tersebut.

"Kenapa bakal nganggur? Karena pekerjaannya enggak ada. Jadi nanti banyak PNS, ASN yang tidak ada pekerjaan kalau saya tidak membuat kegiatan pembangunan. Jadi enggak ada artinya," ujarnya, dilansir dari TribunJabar.id.

Pemangkasan anggaran terlihat dari penurunan dana bagi hasil pajak pusat yang semula sebesar Rp2,2 triliun menjadi Rp843 miliar. Selain itu, dana alokasi umum (DAU) yang diperkirakan sebesar Rp4 triliun, kini dikoreksi menjadi Rp3,3 triliun.

Pemerintah pusat juga menghapus dana alokasi khusus (DAK) fisik senilai Rp276 miliar yang sebelumnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, irigasi, dan ruang kelas. Penghapusan dana ini berdampak langsung pada proyek-proyek pembangunan di daerah.

"Dana untuk bangun jalan, irigasi, bangun puskesmas tahun 2026 tidak ada, tidak ada harapan," ucap Dedi.

Pengurangan anggaran juga terjadi pada dana alokasi khusus (DAK) nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang turun dari Rp4,8 triliun menjadi Rp4,7 triliun. Akibat pemangkasan ini, proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat tahun 2026 menurun dari Rp31,1 triliun menjadi Rp28,6 triliun.

Meski terjadi penurunan anggaran, Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pemotongan tersebut tidak boleh mengurangi belanja publik. Dia memastikan bahwa alokasi dana untuk pelayanan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

"Saya sebagai gubernur, pembangunan infrastruktur, pembangunan sarana prasarana pendidikan, pembangunan sarana layanan kesehatan tidak boleh berkurang. Pembangunan irigasi tidak boleh berkurang," tuturnya.

Selain pengangkatan CPNS Jabar ditunda, Dedi Mulyadi juga menerapkan kebijakan efisiensi anggaran pada belanja hibah yang semula Rp3,03 triliun, dipangkas menjadi Rp2,3 triliun. Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) akan dialihkan langsung dalam bentuk beasiswa kepada para siswa.

Penghematan juga dilakukan pada belanja barang dan jasa, yang turun dari Rp7,6 triliun menjadi Rp5 triliun. Pengurangan ini mencakup biaya listrik, air, internet, serta jamuan makan.

Gubernur Dedi Mulyadi memastikan bahwa anggaran jamuan makan di lingkungan biro umum dan administrasi pimpinan Setda Jawa Barat sebesar Rp5 miliar akan dikurangi. Ia menegaskan bahwa kegiatan resmi hanya menyediakan minuman, sementara makanan akan dimasak secara mandiri tanpa menggunakan katering.

"Kegiatan resmi cukup menyediakan minuman, sementara makanan bisa dimasak langsung dengan jasa tukang masak. Enggak ada katering," katanya.

Melansir dari Kompas.com, Dedi menegaskan bahwa langkah efisiensi anggaran ini dilakukan untuk memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap fokus pada pelayanan dasar masyarakat. Strategi tersebut diharapkan dapat menjaga kualitas layanan meskipun terjadi pengurangan anggaran.

"Jalan kudu halus, jembatan kudu halus, sekolah harus bagus, lampu-lampu PJU harus bagus, kita tetap prima. Jangan pernah menyerah," pungkasnya.