Grid.ID - Dedi Mulyadi dapat protes usai tutup sementara tambang Parung Panjang di Bogor. Begini respon sang gubernur.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi diketahui mengambil tindakan tegas menutup sementara seluruh aktivitas tambang di wilayah Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Kebijakan ini terhitung, sejak 25 September 2025.
Adapun, keputusan ini diambil setelah Pemda Provinsi Jabar menemukan masih ada masalah lingkungan dan keselamatan yang menggangu ketertiban umum. Penutupan sementara ini dituangkan dalam surat bernomor 7920/ES.09/PEREK.
Dalam surat itu, secara spesifik menyebutkan bahwa kegiatan tambang di Parung Panjang masih bermasalah. Kondisi ini telah berulang kali menyebabkan terganggunya ketertiban umum, mulai dari kemacetan, polusi udara, hingga kerusakan parah pada infrastruktur jalan dan jembatan.
"Kepada warga Parung Panjang selamat menikmati ketenangan, mudah-mudahan bisa menikmati hari-hari lega," ujar Dedi Mulyadi dilansir dari TribunJabar.id.
Adapun, Dedi menegaskan bahwa fokus utama kebijakannya itu untuk kenyamanan masyarakat. Dia mengatakan bahwa penutupan dilakukan untuk memastikan proses pembangunan infrastruktur bisa berjalan berkelanjutan dan tak sia-sia.
"Jangan sampai infrastruktur yang baru dibangun seminggu, sudah rusak lagi oleh truk-truk besar," kritiknya.
"Kami ingin semua diuntungkan. Tidak boleh ada yang untung di salah satu pihak, sementara pihak lain rugi. Mari bersama menjaga alam dan lingkungan, mari bersama berusaha untuk saling menguntungkan," tegasnya.
Adapun, penutupan sementara tambang Parung Panjang dilakukan setelah evaluasi atas Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 144/HUB.01.01.01/PEREK. Surat itu membatasi kegiatan tambang dan angkutan barang di Parung Panjang, Rumpin, dan Cigudeg sejak 19 September 2025.
Dari hasil evaluasi, tata kelola tambang dan rantai pasok dinilai belum sesuai dengan isi surat edaran dan aturan yang berlaku. Karena itu, aktivitas tambang dihentikan sementara hingga perusahaan bisa memenuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan.
Sementara itu, diketahui terdapat beberapa pihak yang melakukan protes tentang kebijakan penutupan sementara tambang Parung Panjang. Atas hal tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi kemudian memberikan responnya.
Dalam video yang diunggah Dedi Mulyadi di akun TikTok @dedimulyadiofficial, dia mengatakan bahwa dia memahami kegelisahan, kekecewaan dan kemarahan, hingga kerugian mereka. Dia tahu bahwa kebijakan itu akan membuat para penambang kehilangan pendapatannya, para pengusaha angkutan kehilangan pemasukkannya, hingga para sopir kehilangan pekerjaanya.
Dedi Mulyadi kemudian membeberkan data korban meninggal hingga luka akibat aktivitas truk-truk tambang. Dia meminta semua pihak untuk berpikir lebih kritis dan empati terhadap permasalahan sosial tersebut
"Tetapi dari 2019 sampai 2024 ada 195 orang meninggal di jalanan karena terlindas truk, tersenggo, bertabrakan, ada 104 luka berat," beber Dedi Mulyadi.
Dedi lalu melanjutkan dengan menjelaskan berbagai masalah sosial hingga kesehatan yang dialami masyarakat lantaran tambang Parung Panjang tersebut. Dia menyebutkan bahwa sudah tugas gubernur untuk berempati pada warganya yang mengalami kesulitan.
Dedi mengaku kecewa pada pihak di pertambangan yang seolah tidak mementingkan kepentingan umum. Hal ini ditunjukkan oleh kasus jalan baru yang pemerintah provinsi diketahui rusak dilintasi truk-truk pertambangan dan menimbulkan kerugian miliar hingga triliunan rupiah.
"Untuk itu mohon maaf apabila kebijakan saya, keputusan saya mngecewakan, tetapi sebagai gubernur harus mengambil keputusan yang pahit demi kehidupan yang lebih baik," tegasnya.
