Lidea Feed

Padang (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menekankan pentingnya mendirikan bangunan atau gedung dengan selalu mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) 1726:2019 atau standar bangunan tahan gempa.

"Pada saat persetujuan pembangunan gedung, seharusnya semua struktur itu sudah mengacu pada SNI 1726:2019," kata Wakil Menteri (Wamen) PU Diana Kusumastuti di Padang, Senin.

Hal tersebut disampaikan Wamen PU dalam kegiatan The 3rd International Conference on Disaster Mitigation and Management (ICDMM) 2025 yang diselenggarakan di Universitas Andalas.

SNI 1726:2019 mengatur tentang tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung yang diterbitkan serta disosialisasikan oleh Kementerian PU.

Dalam paparannya, Wamen PU berharap pada 2045 seluruh bangunan atau gedung di Indonesia sudah mengacu pada SNI 1726:2019. Langkah ini merupakan salah satu ikhtiar pemerintah dalam memitigasi dampak lindu di tanah air, mengingat keberadaan Indonesia yang masuk ke dalam kawasan cincin api Pasifik atau ring of fire.

Diana Kusumastuti tidak menampik hingga saat ini masih banyak dijumpai gedung atau bangunan yang belum menerapkan SNI 1726:2019. Padahal kebijakan ini sangat krusial terutama ketika terjadi bencana gempa bumi.

"Kementerian PU juga mengimbau agar seluruh bangunan terutama di kawasan ring of fire harusnya melakukan retrofitting," imbau dia.

Retrofitting adalah proses penambahan teknologi atau komponen baru pada sistem bangunan atau struktur yang sudah ada untuk meningkatkan kinerja, memperpanjang umur atau membuatnya sesuai dengan standar dan kebutuhan modern yang tidak tersedia saat pertama kali dibuat.

Ia mengatakan pelaksanaan SNI 1726:2019 serta retrofitting tidak bisa dibebankan kepada pemerintah pusat saja, namun butuh pengawasan dan implementasi yang serius di tingkat daerah.

"Jadi, pada saat persetujuan bangunan gedung seharusnya semua struktur yang dilakukan itu sudah mengacu kepada SNI 1726:2019 tadi," ucap dia.