SURYA.CO.ID, JOMBANG - Persoalan sampah di Kabupaten Jombang kembali menjadi sorotan serius. Lembaga pegiat lingkungan Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton) menilai sistem pengelolaan sampah di Jombang masih jauh dari kata maksimal.

Berdasarkan catatan Ecoton, jumlah sampah yang dihasilkan warga Jombang setiap hari mencapai sekitar 530 ton.

Namun kapasitas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) hanya mampu mengangkut 157 ton, atau sekitar 29,6 persen dari total produksi sampah harian. 

Artinya lebih dari 70 persen sampah tidak tertangani dengan baik dan banyak yang berakhir di sungai maupun dibakar masyarakat.

“Realitanya, sampah rumah tangga yang tidak terangkut ini seringkali dibuang sembarangan dan mencemari Sungai Brantas hingga Surabaya,” ucap peneliti Ecoton, Amiruddin Muttaqin saat dikonfirmasi melalui sambungan seluler, Senin (29/9/2025).

Amiruddin menekankan, masalah ini tidak bisa hanya ditangani DLH. Kesadaran warga harus dibangun mulai dari pemilahan sampah di rumah tangga. 

Menurutnya, figur pemimpin daerah juga harus memberi contoh nyata. “Keteladanan seperti ini bisa memotivasi masyarakat untuk melakukan hal yang sama,” ungkapnya.

Ia menyebut, kepemimpinan yang kuat akan mendorong masyarakat meniru dan menjadikan budaya pemilahan sampah sebagai kebiasaan baru.

Selain itu, Ecoton mendorong pemerintah desa ikut serta dalam pengelolaan sampah. Desa diminta mengalokasikan anggaran untuk program lingkungan, seperti bank sampah, toko isi ulang, atau kelompok sosial yang bergerak di bidang edukasi sampah.

“Kalau desa tidak terlibat, maka beban terus tertumpu pada DLH. Padahal kapasitas mereka sangat terbatas. Desa perlu menjadi ujung tombak,” tegas Amiruddin.

Ia juga menekankan pentingnya membentuk paguyuban atau komunitas tingkat desa yang bisa mengawasi sekaligus memberi edukasi warga soal sampah.

Menurut Ecoton, akar persoalan sampah di Jombang bukan hanya soal teknis, melainkan juga kurangnya keteladanan dan kepemimpinan. 

Mereka menilai Bupati Jombang harus segera mengambil langkah nyata dengan memberi instruksi tegas kepada desa serta mencontohkan pengelolaan sampah dari rumah tangganya sendiri.

“Jika pemimpin daerah tidak serius, maka Jombang akan terus menumpuk sampah setiap harinya. Kondisi ini bisa menunjukkan kegagalan pemerintah daerah dalam menjaga lingkungan,” pungkasnya.

Persoalan sampah masih menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Jombang. Setiap harinya, timbunan sampah mencapai sekitar 530 ton. Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 157 ton yang mampu ditangani oleh DLH.

Sekretaris DLH Jombang, M. Amin Kurniawan, menyebutkan bahwa upaya pengelolaan terus dilakukan. Akan tetapi, volume sampah yang masuk jauh lebih besar daripada kapasitas pengurangan.

“Kurang lebih 82 ton bisa direduksi lewat pemilahan dan program bank sampah. Sementara, hampir 290 ton per hari masih belum tertangani,” ucapnya saat dikonfirmasi terpisah, Jumat (26/9/2025).

Ia melanjutkan, sejak akhir 2024, area landfill lama di TPA Gedangkeret, Desa Banjardowo, Kecamatan Jombang, resmi ditutup. Lahan seluas 4 hektare tersebut kini tak lagi digunakan setelah penuh dan hanya menyisakan gundukan sampah yang ditumbuhi semak belukar. *****