PENERBANGAN Banjarmasin-Kuala Lumpur melalui Bandara Syamsudin Noor yang dirintis maskapai Air Asia akan mulai mengudara Senin (20/10) mendatang. Ada banyak harapan akan adanya penerbangan internasional tersebut. Selain prestise memiliki bandara internasional, penerbangan tersebut diharapkan memberi manfaat bagi perekonomian Banua.
Secara teknis, Syamsudin Noor tentu sudah sanggup memenuhi semua syarat, meliputi penetapan resmi dari pemerintah, memiliki fasilitas imigrasi dan bea cukai, standar keamanan internasional, infrastruktur yang memadai, serta ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih.
Namun, di sisi lain tentu ada aspek lain yang harus diperhatikan terkait penerbangan dari Kalimatan Selatan (Kalsel) ke Malaysia tersebut.
Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2019 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional, Bandar Udara Internasional adalah bandara yang ditetapkan melayani rute penerbangan dalam negeri dan luar negeri. Jadi bandara harus menjaga dan mempertahankan adanya penerbangan luar negeri, dengan target penumpang per tahun yang ditetapkan.
Nah, menurut Pasal 16 peraturan tersebut, penetapan bandara internasional dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah hal. Salah satunya pertumbuhan dan perkembangan pariwisata yang merupakan potensi pertumbuhan dan perkembangan pariwisata pada suatu daerah yang didasarkan pada: Lokasi bandar udara yang terletak di daerah tujuan wisata dan tersedianya infrastruktur pariwisata seperti hotel, restoran, serta adanya moda transportasi darat.
Di sisi inilah pekerjaan besar bagi Pemprov Kalsel menanti. Kekhawatiran bahwa nantinya muncul kesenjangan, lebih banyak warga Banua yang ke Malaysia, daripada warga Malaysia ke Kalsel, tentunya harus diantisipasi.
Dianalogikan sebagaimana devisa negara, akan lebih banyak uang dari Kalsel yang terbang ke luar negeri, daripada uang wisatawan asing dibelanjakan ke Kalsel, bila tanpa persiapan yang matang.
Menjadi menarik ketika sejumlah agen biro perjalanan di Banua mulai mempromosikan wisata religi untuk warga Malaysia yang juga memiliki sisi spritual Islam sebagaimana warga Kalsel. Sejumlah lokasi seperti makam Datu Kelampayan, Makam Sultan Suriansyah dan Makam Guru Sekumpul, ditawarkan sebagai bentuk perjalanan religi warga Malaysia.
Swasta sudah mengawali langkah agresif, mengambil peluang ini. Lalu bagaimana peran pemerintah? Tentunya yang sederhana adalah menjamin semua Lokasi yang ditawarkan sebagai potensi Kalsel tersebut terjaga. Baik itu kebersihannya, fasilitasnya, kenyamanannya dan utamaya tidak ada pungli.
Sementara bila pemerintah Kalsel menyiapkan Geopark Meratus sebagai ‘barang jualan’ ke Malaysia, harus ada persiapan pemandu, moda transportasi umum dan infrastuktur yang memadai untuk mencapai lokasi. (*)
