TRIBUNNEWS.COM - Rangkaian acara Indonesia Climate Change Forum (ICCF) 2025 akan digelar di Gedung DPR MPR RI pada 21 hingga 23 Oktober mendatang. 

Forum ini merupakan kerjasama MPR dan Emil Salim Institute dan diharapkan menjadi titik temu berbagai pihak mulai dari pegiat iklim hingga pengambil kebijakan di bidang lingkungan untuk merumuskan solusi menghadapi ancaman krisis iklim. 

Inisiator ICCF yang juga Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menyampaikan salah satu yang akan dibahas dalam forum ini adalah usulan mengenai Lembaga Khusus atau bahkan Kementerian yang fokus menangani ancaman krisis iklim. 

“Tema dalam ICCF 2025 ini mulai dari ketahanan energi, pangan hingga air di era perubahan iklim. Salah satu pembahasan dalam forum ini adalah usulan membentuk lembaga khusus atau kementerian yang spesifik menangani krisis iklim,” ungkapnya. 

Eddy Soeparno menjelaskan,  anomali cuaca yang terjadi selama hampir setahun ini adalah tanda yang jelas dari ancaman krisis iklim. 

“Sebelumnya beberapa daerah mengalami hujan ekstrem dan banjir padahal musim kemarau. Sekarang saat memasuki musim hujan justru beberapa daerah mengalami panas ekstrem. Ini indikasi yang jelas terjadinya krisis iklim,” kata Eddy.

Eddy menerangkan, berbagai data menunjukkan anomali iklim memberi dampak serius bagi berbagai kelompok masyarakat, khususnya kelompok miskin seperti petani dan nelayan di pedesaan maupun pesisir. 

“Saat ini petani kesulitan menentukan musim tanam dan musim panen. Efeknya produksi beras menurun baik secara jumlah maupun kualitas. Begitu juga Nelayan yang mengalami penurunan tangkapan ikan dan juga potensi banjir rob di pesisir,” 

Bagi Doktor Ilmu Politik UI ini, ancaman krisis iklim tidak hanya sekedar membuat cuaca menjadi lebih panas, namun efeknya terasa mulai dari masalah sosial, kesehatan hingga ekonomi. 

“Ini tidak sesederhana cuaca jadi lebih panas atau iklim yang berubah-ubah. Lebih parah dari itu krisis iklim bisa berdampak pada masalah pendapatan ekonomi masyarakat, masalah kesehatan, hingga menjadi masalah sosial yang memburuk,” 

Menghadapi situasi ini, Eddy mendorong pemerintah untuk menerapkan manajemen krisis  dengan menjadikan ancaman iklim sebagai prioritas kebijakan nasional, disamping memanfaatkan kegiatan karbon yang dihasilkan dari kegiatan ini. 

“Diperlukan kelembagaan khusus yang fokus menangani dan mencegah dampak krisis iklim, sekaligus mengelola ekonomi karbon yang lahir dari pengurangan gas rumah kaca, baik dari sektor alam maupun sektor industri," kata Eddy.

"Dari ICCF 2025 ini akan kami siapkan berbagai rekomendasi bagi pemerintah dan pihak terkait untuk mencegah dampak krisis iklim ini meluas," tutupnya.