Ketua KPU Ungkap Tantangan Dorong Partisipasi Tinggi di Pemilu dan Pilkada
kumparanNEWS October 19, 2025 10:20 AM
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin mengatakan salah satu tantangan utama penyelenggara pemilu adalah bagaimana menjaga partisipasi masyarakat tetap tinggi, terutama di tengah pelaksanaan pemilu serentak.
Hal itu ia sampaikan dalam acara Launching Indeks Partisipasi Pilkada 2024 di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Sabtu (18/10).
“Tantangannya bagaimana penyelenggara jungkir balik untuk meyakinkan pemilih menggunakan hak pilihnya dan sebagainya, termasuk inovasi-inovasi di dalamnya untuk kemudian kita kembangkan nanti,” ujar Afif.
Afif menyebut menjaga partisipasi masyarakat agar tetap tinggi di pemilu serentak bukan hal mudah. Ia mencontohkan, banyak warga yang merasa sudah cukup memilih di pemilu nasional dan enggan datang lagi ke TPS saat pilkada.
“Apalagi mendorong pada tahun yang sama orang datang ke TPS lagi tuh, sudah selesai ya pemilunya, kok sekarang disuruh datang lagi untuk milih pilkada dan selesai,” katanya.
Untuk itu, KPU mendorong riset dan inovasi dalam strategi partisipasi, agar dapat menemukan cara paling efektif meningkatkan keterlibatan masyarakat.
“Kita kuatkan bagaimana cara KPU mendorong partisipasi tinggi, ini tantangan yang pertama. Yang kedua, penguatan ataupun desain yang lebih baik ini butuh riset,” ujarnya
“Apa itu riset? Meneliti apa yang kurang praktek baik dipertahankan, yang kurang baik ditingkatkan. Yang baik-baik dipertahankan, menginovasikan yang lebih baik untuk perbaikan ke depan,” tambahnya
Untuk diketahui, Indeks partisipasi Pilkada 2024 terdapat empat provinsi (10,8%) berhasil menembus kategori participatory , yaitu Jawa Timur (80,87), Jawa Tengah (79,10), Sulawesi Utara (79,05), dan Sulawesi Selatan (78,27).
Keempatnya merefleksikan wilayah dengan partisipasi yang lebih substantif, di mana pemilih tidak hanya aktif dalam prosedur pemilihan, tetapi juga menunjukkan kepedulian dan inisiatif dalam mengawal proses demokrasi secara lebih kritis dan berdaya.
Sebagian besar provinsi, yakni 31 provinsi (83,8%), berada dalam kategori engagement. Dominasi kategori ini mencerminkan bahwa partisipasi pemilih telah terjaga dan semakin mengakar pada dimensi prosedural, mulai dari memastikan nama terdaftar di DPT, hadir di TPS, hingga mengikuti tahapan kampanye secara umum.
