Laporan Wartawan TribunPalu.com, Supriyanto Ucok

TRIBUNPALU.COM, PALU - Pemerintah Kota Palu bekerja sama dengan Yayasan Sikola Mombine, didukung oleh Sasakawa Peace Foundation (SPF), menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk meninjau sejauh mana implementasi Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Perda nomor 10 tahun 2023 telah berjalan di lapangan.

Direktur Eksekutif Yayasan Sikola Mombine, Nur Safitri Lasibani, menegaskan bahwa hasil FGD ini menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk mempercepat regulasi teknis untuk implementasi Perda nomor 10 tahun 2023 ini.

“Perda ini harus dihidupkan melalui kebijakan dan anggaran yang benar-benar berpihak. Kami berharap hasil FGD ini dapat memperkuat komitmen pemerintah kota dalam mewujudkan Palu sebagai kota inklusif,” ujar Nur Safitri Lasibani, Senin (20/10/2025).

Baca juga: PLN UP3 Palu Umumkan Pemadaman Listrik, Selasa 21 Oktober 2025, Cek Lokasinya

Dari hasil diskusi, terungkap bahwa implementasi Perda masih menghadapi sejumlah tantangan mulai dari lemahnya mekanisme perlindungan, terbatasnya akses layanan publik, hingga minimnya peluang ekonomi bagi penyandang disabilitas.

Beberapa temuan dan rekomendasi utama dari setiap kelompok isu adalah sebagai berikut:

Isu Perlindungan: Ditemukan masih lemahnya sistem pengaduan dan minimnya pelibatan perempuan disabilitas dalam kebijakan perlindungan sosial.

Peserta merekomendasikan pembentukan Unit Layanan Disabilitas di setiap OPD, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum (APH), serta penyediaan data disabilitas terpilah gender sebagai dasar perencanaan.

Isu Pendidikan dan Kesehatan: Ditekankan perlunya peningkatan kualitas layanan publik yang ramah disabilitas di sekolah dan fasilitas kesehatan.

Baca juga: Fraksi PDI Perjuangan Prioritaskan Jaminan Sosial Pekerja Lewat Dukungan Ranperda Sigi

Rekomendasi meliputi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelatihan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, serta penganggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan disabilitas.

Isu Ekonomi dan Infrastruktur: Ditemukan masih terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha disabilitas dan belum inklusifnya infrastruktur publik.

Peserta mengusulkan penyusunan Peraturan Walikota tentang aksesibilitas dan ketenagakerjaan inklusif, serta penguatan skema usaha dan pelatihan bagi perempuan disabilitas.

Kegiatan ini menghadirkan beragam pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, akademisi, lembaga pendidikan, layanan kesehatan (rumah sakit dan puskesmas), organisasi masyarakat sipil (NGO), sektor swasta, media, serta organisasi penyandang disabilitas dan perempuan disabilitas pelaku UMKM.

Baca juga: Ketua DPRD Morowali Herdianto Marsuki Ajak Desa Matangkan Perencanaan Wisata

Tujuannya adalah merumuskan langkah strategis lintas sektor menuju Kota Palu yang lebih inklusif dan setara bagi semua warga.

Peserta FGD dibagi dalam tiga kelompok isu utama: Perlindungan, Pendidikan dan Kesehatan, serta Ekonomi dan Infrastruktur.