TRIBUNJATENG.COM, SUKOHARJO - Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi BEM se-Soloraya menggelar aksi evaluasi setahun pemerintahan Prabowo-Gibran di Tugu Kartosura , Sukoharjo, Senin (20/10/2025).

Ridwan Nur Hidayat selaku Koordinator BEM se-Soloraya mengatakan aksi tersebut diikuti oleh 10 kampus.

Awalnya, aksi tersebut berlangsung pukul 14.00 WIB, namun pantauan Tribunjateng.com, aksi tersebut baru dimulai pukul 16.45 WIB.

Aksi tersebut menyoroti tentang oligarki politik elit, hak asasi manusia dan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Hukum di Indonesia ini masih bisa disalahgunakan oleh politik elit. dengan pelanggaran HAM yang sampai saat ini belum benar-benar bisa diselesaikan. kita melihat MBG, yang dimana program kerja unggulan dari Prabowo memang tujuannya mengangkat stunting, tetapi kita melihat masih banyak sekali yang perlu dievaluasi karena masih banyak yang mengalami keracunan,” ujarnya.

Menurutnya, program MBG harus tetap dikawal agar bisa berjalan sesuai fungsinya.

“Kita tidak menyalahkan programnya, tetapi perlu adanya pengawalan dan perlu adanya pengawasan. Biar program ini benar-benar berjalan sesuai fungsinya. Karena kan tujuannya makan bergizi gratis. Kalau sampai ada yang mendapatkan keracunan, itu sebuah program yang kurang efektif,” ujarnya.

Ridwan Nur Hidayat menyayangkan adanya tindakan represif dari aparat dan pemerintah lantaran ketika aksi demonstrasi, sebanyak 3.000 orang ditangkap.

“Kita masih melihat di negara kita ini, demokrasi tercatat hingga Agustus, ada 3.000 mahasiswa ataupun masyarakat Indonesia yang ditangkap karena adanya aksi masyarakat di tanggal 29 Agustus kemarin. Kita menginginkan bahwa negara ini memiliki demokrasi yang sehat. Kita diperbolehkan menyampaikan pendapat. Tetapi masih banyak sekali tindakan represivitas aparat yang dimana kita menginginkan represivitas aparat ini harus benar-benar hilang. Karena sebagai mahasiswa, sebagai masyarakat, kalau represivitas apara kni masih berlaku, maka banyak sekali pembungkaman,” ujarnya.

BEM Se-Soloraya juga menyoroti oligarki di tatanan pemerintahan dan tindakan korupsi.

“Di negara kita juga saat ini banyak sekali kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Tetapi hanya memenuhkan elit-elit global. Korupsi masih banyak. Apalagi terkait dengan perdagangan ekonomi global, itu masih banyak digunakan oleh negara yang bersifat oligarki, yaitu keturunan-keturunan. Ataupun saudara-saudaranya yang diutamakan,” katanya.

Ia mengatakan, langkah terdekat BEM se-Soloraya akan mengirim surat kepada Wapres Gibran untuk mengajak diskusi dan debat.

Menurutnya, menagih janji 19 juta lapangan kerja kepada Gibran merupakan langkah yang tepat di situasi ekonomi yang sulit seperti ini.

“Bulan ini, kita akan mengajak debat Gibran. Kita dari aliansi BEM Soloraya, dengan aliansi teman-teman Semarang, dari Banyumas, itu mau ke Solo juga. Kita akan menanyakan terkait janji Gibran soal 19 juta lapangan kerja yang belum benar-benar terealisasi dengan baik,” ujarnya.

Ridwan mewakili masyarakat ingin menagih janji kampanye Prabowo-Gibran.

“Kita sebagai masyarakat ingin mempertanyakan janji-janjinya yang dari kampanye kemarin dijanjikan, seperti saya mengharapkan negara Indonesia ini bukan hanya milik personal, bukan hanya milik suatu golongan, bukan hanya milik suatu partai-partai politik manapun, tetapi bangsa ini milik kita semuanya. Sehingga kebijakan-kebijakan itu harus benar-benar kembali kepada masyarakat,” ujarnya.

Ridwan pun menyoroti soal faktor kemiskinan, pendidikan yang belum merata, akses kesehatan yang masih susah didapat.

“Kita masih melihat banyak sekali faktor-faktor kemiskinan, banyak sekali anak-anak yang masih kesulitan dalam mengejar pendidikan,”terangnya.

Ia juga menyoroti terkait pemerintahan Prabowo-Gibran yang terlalu banyak pejabat di tengah efisiensi anggaran.

“Apalagi efisiensi anggaran yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah saat ini. Pendidikan dan kesehatan dikesampingkan, tetapi kabinet Prabowo-Gibran itu adalah kabinet yang gemuk, yang dimana kabinet sangat besar, padahal tujuannya efisiensi anggaran. Itu yang perlu kita pertanyakan lagi,” tandasnya. (waw)