TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang mengusulkan penerapan konsep “15-Minute City”. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, M Abdul Hakam menyebut, konsep ini diusulkan sebagai bagian dari penataan kota dalam menghadapi sejumlah masalah seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan meningkatnya kasus penyakit tidak menular (PTM).

Hakam mengatakan, konsep ini menekankan pentingnya akses layanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, kesehatan, tempat kerja, serta ruang terbuka dalam radius 15 menit berjalan kaki dari tempat tinggal.

"Jadi kita mau ke tempat kerja, ke mall, itu cukup 15 menit dengan jalan kaki. Tidak perlu harus naik motor, tidak perlu harus naik bus. Mudah-mudahan konsep ini nanti mungkin bisa kita (Semarang) lanjutkan," kata Hakam, Selasa (21/10/2025).

Hakam memaparkan, data menunjukkan suhu harian di Kota Semarang telah meningkat hingga 35°C, naik sekitar 10 derajat dari kondisi 20 tahun lalu.

Selain itu, wilayah kota juga diperkirakan terus menyusut ruang hijaunya hingga tahun 2032, jika pembangunan tidak diarahkan secara berimbang.

"Penataan ruang-ruang terbuka hijau itu juga harus diperhitungkan, walaupun tetap membangun infrastruktur kota. Karena sampai di 2025 ini hingga 2032, (gambaran) Kota Semarang itu tidak ada yang (zona) hijau lagi, adanya kuning dan merah," terangnya.

Sementara itu, mengenai masalah gizi dan PTM, dari hasil skrining kesehatan anak melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG), ditemukan sebesar 41 persen anak mengalami overweight dan obesitas. Kemudian 61 persen orang dewasa memiliki kadar kolesterol tinggi.

"Nah, kasus PTM itu kalau DM (diabetes melitus) atau kencing manis, hipertensi yang tinggi, kota/kabupaten itu pasti kasus-kasus penyakit jantung koroner, stroke, gagal ginjal, itu pasti tidak bisa dihindari. Nah, maka dari itu dalam 5 tahun ke depan, (dipertimbangkan) konsep 15 minute city," jelasnya. 

Selain konsep 15-Menit Kota, pihaknya juga mengajukan prinsip Health in All Policies. Artinya, setiap rencana pembangunan di Kota Semarang perlu mempertimbangkan dampak kesehatannya, termasuk pembangunan infrastruktur, sistem transportasi, dan tata ruang.

Misalnya, pengembangan transportasi berbasis kendaraan listrik dinilai dapat membantu mengurangi polusi dan dampak perubahan iklim.

"Jadi, kebijakan-kebijakan pembangunan yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah Kota Semarang itu berkaca dari sisi kesehatan," imbuhnya. (idy)