Ringkasan Berita:

• Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos menyambangi Gedung KPK
• Dia mengatakan kedatangannya untuk berkonsultasi mengenai pencegahan korupsi
• Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen serius untuk menutup ruang korupsi di berbagai aspek

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (22/10/2025) pagi. 

Sherly yang tiba bersama jajarannya sekitar pukul 09.57 WIB mengatakan kedatangannya untuk berkonsultasi mengenai pencegahan korupsi.

Secara spesifik, Sherly menyebut tujuannya adalah membahas kesiapan Monitoring Center for Prevention (MCP) di wilayahnya.

"Mau konsultasi terkait kesiapan skor MCP Maluku Utara biar skornya bagus," ucap Sherly sebelum memasuki kantor KPK.

Monitoring Center for Prevention (MCP) adalah sistem pengawasan dan pencegahan korupsi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

MCP bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dan instansi lainnya agar menerapkan prinsip-prinsip good governance secara sistematis dan terukur.

MCP adalah platform pemantauan yang digunakan oleh KPK untuk:

• Memantau upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota).
• Memberikan penilaian (skor) atas kinerja tata kelola pemerintahan di berbagai aspek.
• Mendorong daerah menerapkan sistem yang transparan, akuntabel, dan efisien.

Sherly menegaskan Pemerintah Provinsi Maluku Utara berkomitmen serius untuk menutup ruang korupsi di berbagai aspek. 

Oleh karena itu, pihaknya membutuhkan masukan dan informasi dari lembaga antirasuah tersebut.

"Iya ini lagi mau konsultasi gimana giat-giatnya biar skor MCP-nya sesuai level nasional," katanya.

Namun saat ditanya mengenai pantauan KPK terhadap aktivitas tambang ilegal di beberapa wilayah, Sherly enggan memberikan komentar. 

"Saya enggak tahu," ujar Sherly.

Secara terpisah, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Rabu (22/10/2025), membenarkan adanya rapat koordinasi antara KPK dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Budi menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari tugas koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan pendampingan serta pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah.

"KPK juga sedang fokus untuk melakukan pemantauan terhadap perencanaan dan penganggaran pada program-program unggulan dan prioritas di pemda," ujar Budi.

Ia menambahkan saat ini rapat sedang berlangsung. 

Rapat tersebut yang membahas MCSP (Monitoring Center for Prevention) di Maluku Utara, turut diikuti oleh Plt Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Imam Turmudhi.