TRIBUNNEWS.COM - Upaya membangun ekosistem kecerdasan buatan (AI) di Indonesia kini tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga nilai-nilai kemanusiaan. 

Melalui kolaborasi antara Think Policy, Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, dan dukungan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi),  berbagai pihak bersepakat mendorong arah pengembangan AI yang lebih etis, inklusif, dan berpihak pada publik.

Think Policy adalah organisasi satu pintu yang bertujuan memperbaiki ekosistem pembuatan kebijakan publik di Indonesia, khususnya dalam isu-isu intergenerasional.

Langkah ini ditandai dengan peluncuran laporan berjudul "Co-Creating Indonesia’s AI Future Through Meaningful Policy Dialogues", hasil dari rangkaian diskusi lintas sektor yang dilakukan sepanjang 2024–2025. 

Laporan tersebut memuat pembelajaran, tantangan, dan peluang dari enam sektor strategis: e-commerce, keuangan, kesehatan, pendidikan, ekonomi kreatif, dan keberlanjutan.

Menurut Florida Andriana, Chief Growth Officer Think Policy, perbincangan seputar AI selama ini masih didominasi isu teknis, padahal dampaknya sudah menyentuh banyak aspek kehidupan masyarakat.

"Banyak pembahasan tentang AI yang masih terlalu teknis, padahal dampaknya nyata dalam kehidupan sehari-hari — mulai dari rekomendasi belanja, perlindungan dari penipuan, hingga cara anak-anak belajar di sekolah," ujar Florida, Senin (14/10/2025).

Ia menegaskan, laporan tersebut disusun untuk mempertemukan suara publik, inovator, dan pembuat kebijakan, agar pengembangan AI di Indonesia tetap relevan dengan konteks sosial dan nilai kemanusiaan.

Laporan ini juga menyoroti berbagai pertanyaan mendasar yang perlu dijawab bersama, seperti siapa yang bertanggung jawab jika AI menghasilkan kesalahan, bagaimana memastikan akses digital yang merata, serta cara menghindari bias dalam algoritma.

Sebagai solusi, Think Policy mengusulkan fondasi penting dalam membangun ekosistem AI nasional, yaitu:

1. Infrastruktur digital yang merata dan siap berskala besar
2. Talenta digital yang andal secara teknis dan tanggap secara etik
3. Tata kelola data dan layanan digital yang aman serta interoperabel
4. Ekosistem inovasi yang mendorong eksperimen dan kolaborasi
5. Etika dan inklusivitas sebagai prinsip dasar pengembangan AI

Laporan ini menekankan bahwa kebijakan AI yang baik bukan hanya soal regulasi, tetapi juga keberanian untuk mendengar suara pengguna dan memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.

Dengan statusnya sebagai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, Indonesia dinilai memiliki peran strategis untuk memimpin arah tata kelola AI di kawasan. 

Kolaborasi lintas sektor seperti ini diharapkan mampu memperluas literasi publik, memperkuat partisipasi masyarakat, dan membangun masa depan AI yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. (*)