Poin penting:
Laporan Wartawan TribunJatim.com, Yusron Naufal Putra
TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah serius yang bisa berdampak buruk pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sebab itu, pemerintah memiliki peran krusial dalam mencegah dan menangani persoalan ini.
Anggota Komisi E DPRD Jatim Suli Daim mengungkapkan, perempuan dan anak memang harus dilindungi dari segala macam bentuk kekerasan. "Bahwa tugas pemerintah ini harus memberikan perlindungan dan jaminan kepada perempuan," kata Suli seperti dikutip Rabu (22/10/2025).
Penjelasan Suli ini sebelumnya disampaikan dalam sesi Podcast DPRD Jatim Gebrakan Wakil Rakyat yang dipandu oleh Jurnalis Senior Harian Surya Mujib Anwar, belum lama ini. Dalam podcast di studio TribunJatim Network ini, Suli mengupas berbagai hal tentang bagaimana peran pemerintah.
Dari data yang dipaparkan dewan, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak memang masih butuh perhatian serius. Untuk kekerasan terhadap perempuan di Jawa Timur berkisar 1762 kasus. Sementara untuk kasus kekerasan terhadap anak berkisar 10 ribu kasus. Suli yang politisi PAN ini mendesak agar hal ini jadi atensi.
Suli mengatakan, Pemprov Jatim sebenarnya memiliki 7 program prioritas terkait dengan kasus kekerasan perempuan dan anak. Diantaranya, adalah percepatan untuk pendirian UPTD PPA sebagai pelaksana teknis di daerah. Kedua, adalah perlunya peningkatan indeks pembangunan gender.
Sementara upaya ketiga adalah penilaian Parahita Ekapraya dan kota layak anak. Disamping itu, upaya penguatan ketahanan keluarga. Suli sepakat penguatan ketahanan keluarga dilakukan mengingat keluarga sebagai tempat untuk menentukan karakter anak ke depan.
Meski peran pemerintah sangat sentral, Suli berharap seluruh stakeholder termasuk DPRD Jatim hingga semua pihak punya peran yang sama. Sebab, tidak mungkin pemerintah bisa menuntaskan sendiri tanpa dukungan seluruh pihak. Untuk itu, masyarakat harus diberikan pemahaman atau edukasi.
"Ketika ada kasus A gitu, sesungguhnya apa sih yang harus dilakukan. Kasus B, peran-peran masyarakat ketika menemukan problem seperti itu, mereka sudah cukup paham. Karena kalau kemudian pemerintah ini kan bersifat program. Tidak bisa kemudian sepenuhnya itu harus diselesaikan oleh pemerintah," terang politisi senior ini.
