Jakarta (ANTARA) -
Gelora Bung Karno di Sabtu (25/10) pagi itu sedikit berbeda, derap langkah pelari, atau warga yang berolahraga pagi disertai keringat yang mengucur deras menjadi pemandangan awam di lokasi tersebut.
Namun kala itu, Plaza Tenggara Gelora Bung Karno diramaikan lapak-lapak yang menjajakan beragam hal dalam kegiatan dalam kegiatan Jakarta Economic Fair (JEF) 2025.
Mulai dari makanan seperti kopi, jus, nasi pecel hingga cokelat. Beragam pakaian hingga atribut olahraga ditawarkan ke pengunjung Ada delapan puluh lapak yang memenuhi bazar yang digelar Bank Indonesia yang berkolaborasi dengan Pemprov DKI serta Otoritas Jasa Keuangan hingga Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.
Para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diberikan ruang menjajakan langsung produk mereka kepada pengunjung, tentu dengan syarat transaksi harus dilakukan secara non tunai.
Dalam kegiatan tersebut Bank Indonesia memberikan sejumlah rekomendasi yang dihasilkan dari sejumlah diskusi yang diinisiasi oleh bank sentral tersebut kepada Pemerintah DKI Jakarta yang langsung dihadiri Gubernur Pramono Anung.
Dari sejumlah hal, pariwisata dan ekonomi kreatif diusulkan untuk menjadi fokus pemerintah dalam mengantarkan Jakarta sebagai Kota Global Berkelanjutan.
Adanya pengetatan di bidang anggaran membuat pemerintah daerah harus memutar otak untuk mencari sumber cuan baru yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini berawal dari langkah taktis pemerintah pusat melakukan pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah daerah.
Sontak keputusan yang diumumkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi ini ditanggapi beragam oleh kepala daerah. Bahkan sejumlah kepala daerah berbondong-bondong datang ke Jakarta mempertanyakan hal tersebut secara langsung melalui pertemuan dengan Sang Menteri Koboi.
Aksi protes dilakukan karena banyak daerah yang sangat bergantung pada dana bantuan pusat tersebut, bahkan menjadi fondasi dalam pembangunan daerah.
Bantuan yang tahun-tahun sebelumnya dialokasikan kepada pemerintah daerah dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menggerakkan roda perekonomian daerah.
Bahkan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mencoba melobi pemerintah pusat untuk membiayai gaji dan tunjangan ASN yang ada di daerah menggunakan dan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN).
Mahyeldi setuju dengan keputusan pemotongan DBH tersebut dengan syarat tanggungan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) ditanggung pusat. Namun usulan tersebut tak membuat Menteri Keuangan mengubah keputusan dan tetap melakukan pemotongan dana bantuan pusat tersebut.
Solusinya pemerintah daerah harus secara mandiri menemukan formula untuk menambah pendapatan daerah agar mampu menstabilkan neraca keuangan serta berbelanja sesuai program pembangunan yang telah direncanakan.
DKI Jakarta
DKI Jakarta sebagai daerah penunjang ekonomi nasional juga mengalami pemotongan dana bantuan yang nilainya cukup fantastis. Pemprov DKI Jakarta harus merelakan pemotongan anggaran bantuan senilai Rp15,4 triliun. Nilai tersebut bahkan hampir dua kali lipat dari APBD Sumatera Barat sebesar Rp7,07 triliun pada 2024.
Gubernur DKI Pramono mengakui pemotongan dana tersebut berdampak pada postur APBD DKI Jakarta dan ia menilai angka ini cukup besar. Namun sebagai gubernur dirinya melihat hal ini secara positif dan meminta agar seluruh jajaran tidak mengeluarkan tone negatif terhadap kebijakan tersebut.
Bahkan, dirinya menegaskan pembangunan di Jakarta tidak boleh kendor meski di tengah efisiensi. Jakarta akan tetap membangun dengan memaksimalkan dana lain yang dapat dimanfaatkan.
Kolaborasi dengan berbagai pihak adalah kunci dalam menyelesaikan sejumlah pekerjaan rumah pembangunan yang belum kunjung selesai.
Pramono memiliki impian untuk merampungkan pembangunan yang sudah dimulai oleh para pendahulu dirinya. Mulai dari menuntaskan pembangunan monorel yang sudah dimulai sejak 2002 dan hingga saat ini tak kunjung selesai.
Kemudian pembangunan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang juga tersangkut kasus dugaan korupsi tapi ia mengaku bertekad untuk menuntaskan.
Selain itu merampungkan pembangunan MRT Fase 2 A dari Bundaran HI menuju Kota Tua yang akan dibangun dengan konsep kawasan berorientasi transit atau transit-oriented development (TOD yang memadukan fungsi transit dengan manusia, kegiatan, bangunan, dan ruang publik
Belum lagi rencana pembangunan tanggul besar National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) yang bertujuan mencegah masuknya air laut ke daratan saat terjadinya banjir pesisir atau rob Selain itu, pembiayaan transportasi publik yang saat ini masih disubsidi pemerintah DKI Jakarta tentu menjadi beban tersendiri mulai dari tarif MRT, tarif LRT Jakarta, tarif Transjakarta hingga Jaklingko.
Seluruh proyek dan kegiatan tersebut membutuhkan anggaran yang besar baik menggunakan sumber dari APBD maupun dana-dana yang didapatkan dari kemitraan.
Kondisi ini membuat kepala daerah harus memutar otak untuk mencari pendanaan baik untuk memenuhi proyek pembangunan strategis maupun untuk memenuhi kebutuhan mulai dari gaji pegawai, operasional dan lainnya.
Tingkatkan pendapatan
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyatakan dirinya diminta untuk mencari peluang pendapatan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Pria yang dikenal dengan Si Doel Anak Betawi ini diminta mengelilingi Eropa untuk mencari peluang mendatangkan pendapatan daerah dari bidang perfileman.
Rano mengaku sudah mengunjungi empat negara di Eropa dalam seminggu bahkan dirinya mengirimkan tim ke Busan Korea Selatan untuk mempelajari bagaimana menjadikan perfileman yang masuk dalam sub ekonomi kreatif.
Menurut dia Busan merupakan kota kecil dan memang pemerintah di sana mengalokasikan dana Rp9 triliun per tahun untuk kebutuhan ekonomi kreatif tak hanya filem tapi juga lainnya.
Rano berusaha menyadarkan bahwa industri filem merupakan sumber cuan yang kadang terlupakan oleh orang banyak. Ia mencontohkan proyek film Jumbo yang ditonton hingga 11 juta orang di Indonesia dan film ini dibeli dan ditayangkan di 40 negara, tentu ini menjadi satu capaian tersendiri.
Selain itu, ia mengatakan dalam pemutaran, mendapat bagian Rp21 ribu untuk setiap tiket sehingga jumlah yang didapat secara ekonomi, jumlah tersebut tentu sangat besar. Secara ekonomi potensi perfilman di Indonesia ini sangat besar, data tahun 2024 jumlah penonton film di bioskop mencapai 122 juta orang dan 65 persen di antaranya atau sekitar 80 juta orang menonton film Indonesia.
Total 141 rumah produksi film di Indonesia dan 80 persen berdomisili di Jakarta dan lebih 42 ribu judul film sudah terdaftar di lembaga sensor Indonesia. Selain itu, Jakarta memiliki 2.145 layar sinema yang memutar film dan ini tentu menjadi potensi ekonomi tersendiri yang harus dikembangkan.
Kuncinya adalah memperbanyak film dokumenter dan merangsang anak muda untuk memproduksi film sebanyak mungkin untuk menggairahkan industri perfilman agar menjadi sumber cuan baru.
Ada dana abadi kebudayaan di Jakarta yang dapat dimanfaatkan hingga potensi pihak swasta yang dapat dimanfaatkan dalam menggerakkan industri perfilman dengan pemberian modal atau menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan untuk syuting film.
Kemudian dengan membentuk Jakarta Film Commision (Komisi Film Jakarta) sebagai alat pencari sumber pendapatan baru yang akan memfasilitasi rumah produksi film internasional maupun nasional untuk syuting di DKI Jakarta maupun di daerah lainnya.
Jika serius, tentu ekonomi kreatif sub bidang film ini menjadi satu solusi bagi Jakarta untuk memenuhi kebutuhan provinsi yang akan menjadi Daerah Khusus Jakarta tersebut.
Masa Depan Ekonomi Jakarta
Deputi Gubernur Bank Indonesia Bapak Ricky Perdana Gozali mengatakan masa depan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta ada di sektor jasa, ekonomi kreatif, inovatif, dan digital. Lebih dari 56 persen ekonomi Jakarta tumbuh dari sektor ini dan di sanalah masa depan Jakarta berada.
Jakarta tidak hanya menjadi pusat ekonomi dan keuangan Indonesia, tetapi juga jantung dari ekonomi berbasis jasa, ekonomi kreatif, inovatif, dan digital. Pada triwulan kedua tahun 2025 ekonomi Jakarta tumbuh 5,18 persen dan angka ini di atas pertumbuhan ekonomi nasional.
Selain itu, angka inflasi di Jakarta relatif stabil di angka 2,4 secara year on year (yoy). Posisi ini juga berada di bawah inflasi nasional. Pertumbuhan transaksi secara digital terus berlangsung bahkan sudah mencapai 183 persen di angka 2,24 miliar transaksi digital.
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bukan cuma rekreasi dan hiburan tapi juga motor penggerak ekonomi rakyat, sumber devisa hingga identitas suatu budaya dari kota. Sejumlah kota besar di dunia sudah membuktikan bahwa bidang pariwisata dan ekonomi kreatif mampu menjadi katalis inovasi daya saing global.
Jakarta juga memiliki fondasi yang kuat dalam bidang pariwisata mulai dari warisan budaya Betawi, kawasan pesisir di Kepulauan Seribu, bangunan heritage hingga infrastruktur modern yang terus berkembang.
Modal besar Jakarta di bidang ekonomi kreatif mulai dari sektor kuliner, busana dan industri perfilman sudah dimiliki dan harusnya dapat digerakkan lebih kencang.
Potensi Jakarta ini setara dengan kota-kota global dan yang dibutuhkan saat ini adalah kolaborasi erat antara pemerintah dengan pemangku kebijakan, pelaku usaha, masyarakat dan lainnya yang tidak berjalan sendiri-sendiri.
Kunci dari semua itu adalah kemauan bersama untuk bergerak mencari sumber-sumber pendapatan baru dan mau melakukan investasi di bidang tersebut agar kota ini dapat lebih maju dan menjadi Kota Global yang berkelanjutan.
