Kita boleh mengapresiasi, tetapi tetap harus kritis

Kupang, NTT (ANTARA) - Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, NTT, Ferdinandus Jehalut menilai gaya komunikasi publik Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang natural dan terbuka mampu membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah dan layak ditiru pejabat daerah.

“Dari perspektif komunikasi politik, gaya komunikasi Pak Purbaya itu menarik karena terkesan natural, apa adanya, bahkan cenderung anti-kemapanan. Publik justru menyukai gaya tersebut,” kata dosen Komunikasi Politik Undana itu di Kupang, Kamis malam.

Hal ini ia sampaikan berkaitan dengan gaya komunikasi Purbaya semenjak mulai menjabat sebagai Menkeu RI pada 8 September 2025.

Ferdinandus mengamati, saat ini respons publik di media sosial menunjukkan respons positif yang dominan terhadap gaya komunikasi Purbaya, sehingga menjadi angin segar di tengah menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah.

“Purbaya mampu mengangkat kembali kepercayaan publik yang sempat turun selama ini,” ujarnya.

Meski begitu, ia mengingatkan agar publik tetap berhati-hati terhadap potensi munculnya populisme.

“Bagaimanapun, Purbaya adalah seorang penguasa. Kita perlu menggunakan perspektif hermeneutika kecurigaan dalam berhadapan dengan kekuasaan dan kebijakan publik. Kita boleh mengapresiasi, tetapi tetap harus kritis,” ujarnya.

Ia juga menilai penunjukan Purbaya sebagai Menkeu merupakan langkah tepat Presiden Prabowo sejauh ini, karena mempertimbangkan kuatnya sentimen positif publik di media sosial terhadap figur tersebut.

Selain itu, ia menekankan perlunya pemerintah merekrut lebih banyak teknokrat dalam kabinet, karena pada umumnya mereka bekerja tidak berbasis kepentingan elektoral sehingga dapat berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

“Teknokrat tidak berorientasi elektoral, tetapi bekerja untuk memperbaiki manajemen pemerintahan. Karena itu, harus lebih banyak rekrut teknokrat ke depannya,” kata dia.

Lebih lanjut, menurut dia, figur seperti Purbaya juga dibutuhkan di NTT. Publik daerah membutuhkan sosok pejabat yang komunikatif, jujur, natural, dan tidak terjebak pada kemapanan.

“Untuk konteks NTT, kita butuh sosok dengan gaya komunikasi yang terbuka, jujur, natural, dan anti-mainstream seperti itu,” kata Direktur Ranaka Institute itu.

Ia menambahkan, komunikasi publik pemerintah khususnya di era digital sangat menentukan pembentukan persepsi dan kondisi sosial masyarakat.

Komunikasi yang buruk, katanya, dapat menimbulkan kekacauan bahkan mengganggu jalannya pembangunan.

“Setiap bentuk komunikasi pemerintah harus dirancang secara matang, natural, dan tidak manipulatif. Kejujuran dan keterbukaan itulah yang dibutuhkan masyarakat,” tutup Ferdinandus.