Bagaimana Kiprah Soekarno dalam Politik Luar Negeri Indonesia?
Moh. Habib Asyhad November 04, 2025 12:34 PM

Begitulah bagaimanakiprah Soekarno dalam politik luar negeri Indonesia. Semoga bermanfaat.

---

Intisari hadir di whatsApp channel, follow dan dapatkan berita terbaru kami di sini

---

Intisari-Online.com -Setidaknya ada beberapa hal yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan bagaimana kiprah Soekarno dalam politik luar negeri Indonesia. Salah satu yang paling populer tentu saja prinsip politik bebas aktif.

Secara garis besar, sikap politik Bung Karno bisa kita lihat dari beberapa kebijakan ini:

1. Prinsip Bebas Aktif

Soekarno mengedepankan kebijakan netralitas, menolak memihak Blok Barat maupun Blok Timur. Tujuannya adalah menjalin hubungan dengan berbagai negara berdasarkan prinsip bebas aktif.

2. Konferensi Asia-Afrika (KAA)

Salah satu inisiatif terbesarnya adalah memprakarsai KAA di Bandung pada tahun 1955. Konferensi ini menjadi landasan bagi kerja sama negara-negara Asia dan Afrika serta cikal bakal Gerakan Non-Blok.

3. Gerakan Non-Blok (GNB)

Indonesia di bawah Soekarno adalah salah satu pendiri GNB pada tahun 1961, sebuah gerakan yang menyatukan negara-negara yang tidak bersekutu dengan blok kekuatan utama dunia.

4. Pembebasan Irian Barat

Kebijakan luar negeri juga difokuskan pada agenda nasional, termasuk upaya diplomatik dan konfrontasi untuk merebut kembali Irian Barat dari Belanda.

5. "To Build the World Anew"

Soekarno menyampaikan pidato monumental berjudul "Membangun Tatanan Dunia Baru" di Sidang Umum PBB ke-XV, yang mencerminkan visinya tentang dunia yang lebih adil dan damai.

6. Konfrontasi dengan Malaysia

Pada masa Demokrasi Terpimpin, kebijakan luar negeri Indonesia cenderung menyimpang dari bebas aktif murni, dengan melakukan konfrontasi terhadap Malaysia dan menjalin kedekatan dengan Blok Timur (politik poros Jakarta-Peking).

7. Keluar dari PBB

Puncak dari kebijakan konfrontatif ini adalah keputusan Indonesia untuk keluar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1965, sebagai protes atas masuknya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Konferensi Asia Afrika sebagai 'puncak' prestasi politik luar negeri Bung Karno

Bisa dibilang, puncak prestasi politik luar negeri Bung Karno tercermin dari Konferensi Asia Afrika 1955 di Bandung.

Konferensi Asia-Afrika yang pertama digelar di Bandung pada 1955 adalah salah satu warisan Indonesia untuk perdamaian dunia. KAA melahirkan Gerakan Non-Blok yang kala itu berusaha menahan Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet.

KAA digelar di Bandung pada 18-24 April 1955. KAA Bandung dihadiri 29 pemimpin dari Asia dan Afrika. Mereka adalah perwakilan dari separuh penduduk dunia.

Pengusung dan penyelenggara KAA yakni:

- Indonesia

- India

- Birma (Myanmar)

- Pakistan

- Sri Lanka

Kelima negara ini punya keresahan masing-masing, di antaranya yakni:

- Keengganan Barat untuk berunding terkait nasib bangsa Asia

- Ketegangan antara China dan Amerika Serikat

- Keinginan untuk menciptakan perdamaian dengan China dan Barat

- Perlawanan terhadap kolonialisme, terutama pengaruh Perancis di Afrika Utara

- Sengketa Indonesia dengan Belanda atas Irian Jaya

Pesertanya berasal dari negara-negara Afrika, Asia, hingga Timur Tengah. Di antaranya:

- Afghanistan

- Kamboja

- China

- Mesir

- Ethiopia

- Pantai Gading

- Iran

- Irak

- Jepang

- Yordania

- Laos

- Lebanon

- Liberia

- Libya

- Nepal

- Filipina

- Arab Saudi

- Sudan

- Suriah

- Thailand

- Turki

- Vietnam Utara

- Vietnam Selatan

- Yaman

Dalam KAA Bandung, mereka membahas masalah-masalah yang dihadapi negara-negara bekas koloni Barat yang baru berkembang. Mulai dari masalah perdamaian, peran negara dunia ketiga atau negara berkembang dalam Perang Dingin, perkembangan ekonomi, dan dekolonisasi.

Banyak di antara peserta yang datang, khususnya di Afrika, mewakili dan menyampaikan aspirasi negara-negara yang masih dalam proses kemerdekaan. Aspirasi negara-negara Asia-Afrika menghasilam Dasasila Bandung.

Dasasila Bandung juga memuat prinsip-prinsip Piagam PBB dan Lima Prinsip Jawaharlal Nehru, Perdana Menteri India.

Berikut isi Dasasila Bandung:

1. Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB

2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa

3. Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil

4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soalan-soalan dalam negeri negara lain

5. Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian ataupun kolektif yang sesuai dengan Piagam PBB

6. Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara besar dan tidak melakukannya terhadap negara lain

7. Tidak melakukan tindakan-tindakan ataupun ancaman agresi maupun penggunaan kekerasan terhadap integritas wilayah maupun kemerdekaan politik suatu negara

8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, ataupun cara damai lainnya, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan Piagam PBB

9. Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama

10. Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional

Dasasila Bandung menjadi harapan semua peserta KAA Bandung, utamanya karena sebagian besar pernah merasakan penjajahan. KAA Bandung kelak menginspirasi Presiden Yugoslavia Josip Broz Tito, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, dan Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser membentuk Gerakan Non-Blok.

Begitulah bagaimanakiprah Soekarno dalam politik luar negeri Indonesia. Semoga bermanfaat.

© Copyright @2025 LIDEA. All Rights Reserved.