Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) memaparkan sederet kebijakan pendidikan selama masa Pemerintahan Prabowo Subianto dalam Sidang Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO).

Dengan menggunakan Bahasa Indonesia, Mu'ti menyampaikan pandangan Bangsa Indonesia bahwa solusi atas tantangan global tidak semata-mata terletak pada kekuasaan atau ekonomi, namun juga pada manusia yang tercerahkan melalui pendidikan, sains, kebudayaan, serta komunikasi dan informasi yang membebaskan.

“Nilai-nilai mendasar inilah, yang membawa Indonesia pada penegasan bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap anak dan tidak boleh ada satu pun yang tertinggal,” kata Mendikdasmen Mu'ti dalam 43rd Session of the General Conference yang dikutip melalui kanal YouTube UNESCO di Jakarta pada Selasa.

Ia menyebutkan Pemerintah Indonesia melalui Kemendikdasmen baru saja mengeluarkan kebijakan Pendidikan Bermutu untuk Semua sebagai pelaksanaan konstitusi dan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta sebagai jalan menuju kemanusiaan yang adil dan beradab.

Selain itu, lanjutnya, Pemerintah Indonesia juga meluncurkan Gerakan Semesta untuk mempercepat pencapaian Tujuan Keempat dalam Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang juga sejalan dengan kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto.

Adapun gerakan semesta itu, salah satunya ialah implementasi pendekatan pembelajaran mendalam yang menekankan praktik pembelajaran yang lebih berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.

Selain itu, pihaknya juga mengenalkan kecerdasan artifisial, koding, serta penguatan pendidikan karakter.

Ketiga, Pemerintah Indonesia melalui Kemendikdasmen juga melakukan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru sebagai agen pembelajaran dan sebagai agen peradaban.

Keempat, Pemerintah Indonesia juga melakukan pemenuhan gizi anak sekolah melalui program makan bergizi gratis.

Dan kelima, Mu'ti juga menyampaikan Pemerintah Indonesia meluncurkan serta mengembangkan Sekolah Rakyat bagi anak-anak dari keluarga miskin.

“Selain itu, Presiden Prabowo juga meluncurkan program digitalisasi pendidikan dan rumah pendidikan sebagai upaya memberikan layanan pendidikan bermutu bagi anak-anak di daerah terpencil,” imbuhnya.

Dengan sederet kebijakan tersebut, ia menyebutkan angka partisipasi sekolah anak usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun di Indonesia masing-masing telah mencapai 99,19 persen dan 96,17 persen.