Semua masukan hari ini akan dilanjutkan langsung kepada menteri, bukan lagi ke kementerian untuk bisa melakukan proses, dari pihak pimpinan komite dua akan mengingatkan kembali janji tersebut secara tertulis, buktinya hari ini belum dilaksanakan kan

Denpasar (ANTARA) - Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berjanji mengingatkan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo soal janji menormalisasi sungai-sungai di Bali.

Hal ini disampaikan Anggota DPD RI dari Bali Ni Luh Djelantik di Denpasar, Rabu, di hadapan kepala lingkungan yang wilayahnya terdampak luapan sungai hingga banjir besar (10/9).

“Semua masukan hari ini akan dilanjutkan langsung kepada menteri, bukan lagi ke kementerian untuk bisa melakukan proses, dari pihak pimpinan komite dua akan mengingatkan kembali janji tersebut secara tertulis, buktinya hari ini belum dilaksanakan kan karena semua janji-janji itu tidak akan ada artinya kalau tidak ada tindak lanjut,” kata dia.

Rombongan DPD RI sendiri hadir untuk mengadvokasi masalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mana dari pernyataan pejabat di akar rumput yaitu kepala lingkungan bahwa yang paling mereka butuhkan adalah normalisasi sungai dan perbaikan sandaran.

Tim kunjungan menemukan kondisi lapangan dimana sungai-sungai besar seperti Tukad Badung, Tukad Mati, Tukad Teba, Tukad Yeh Poh, dan Tukad Anyar mengalami pendangkalan akibat sedimentasi berat dan sampah padat.

Di aliran tersebut rata-rata normalisasi sungai dilakukan lebih dari 5 tahun lalu, bahkan beberapa wilayah seperti Pemecutan Kelod, Legian, dan Pemogan, masyarakat secara swadaya melakukan pengerukan.

Oleh karena itu, komite dua mendorong janji eksekutif dalam memperbaiki infrastruktur sungai, apalagi akhir tahun mendatang, Bali akan kembali diguyur hujan dan puncaknya pada awal tahun 2026.

Ni Luh Djelantik mengakui di kota sejumlah titik aliran sungai dilakukan beautifikasi bantaran sungai, alih-alih menyalahkan proyek pemerintah daerah menurutnya perlu dilakukan penanganan yaitu mengeruk sungai lebih dalam sehingga penyempitan aliran sungai tidak menimbulkan luapan air saat hujan lebat.

Wakil Ketua Komite II DPD RI Angelius Wake Kako menambahkan dari pertemuan dengan masyarakat dan Balai Wilayah Sungai (BWS) diputuskan bahwa seluruh keluhan masyarakat akan ditulis dan dikirim ke Menteri PU.

“Sudah ada komitmen dari BWS dan Dinas KLH untuk bersama-sama dengan masyarakat menyelesaikan persoalan sedimentasi, persoalan normalisasi, dan juga pembangunan sanderan,” kata dia.

Pimpinan rombongan menyadari banyak wilayah Bali yang terdampak dan membutuhkan perbaikan infrastruktur.

Namun, karena ada kendala anggaran, maka masyarakat Bali dapat terlebih dahulu mengoptimalkan langkah penghijauan, mengingat resapan air yang rendah akibat tutupan hutan yang kurang.

“Hampir puluhan desa meminta dibangun itu kalau semuanya minta mungkin secara fiskal tidak memungkinkan sehingga kita butuh kolaborasi, ada gerakan menanam kembali, menghijaukan kembali sempadan sungai karena Bali punya luasan resapan kecil, gerakan ini tentu akan dikawal oleh DPD RI,” ujar Angelius.